Faktur Pajak dibuat setelah dibayar bolehkah ?

Bagiku itu sah saja dilakukan oleh suplier. Karena salah satu point tuk membuat FP yaitu pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran tjd sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP

penggunaan invoice performa seperti ini sepertinya dibolehkan pak budianto..
jadi mereka akan menerbitkan pada saat pembayaran..
asal tidak melewati ketentuan pembuatan faktur saja pak budianto..
yang pakek dasar hukum :KEP DJP Nomor KEP-549/PJ/2000 29Des 2000
*jadi kalau pembayaran 2bulan setelah penyerah barang seharusnya suplier bapak sudah nerbitin faktur akhir bulan berikutnya.. misal: penyerahan barang : 5 Maret lalu pembayaran tanggal 2 Mei, Faktur pajak tidak diperbolehkan mungkin bisa dikategorikan cacat.. karena seharusnya tertanggal 30 April.. CMIIW

Yup.. Sependapat dengan rekan abinzz, penggunaan proforma invoice sah2x saja.. Tapi seperti yg anda sebutkan bahwa penyerahannya bulan april seharusnay akhir mei supplier mau tidak mau harus sudah terbitin faktur pajaknya.. Dan kl akhirnya supplier menerbitkannya baru dibulan juni sih bisa saja untuk sekarang ini.. Tapi pada waktu pemeriksaan supplier dikenakan sanksi 2% dan customer akan kehilangan hak untuk mengkreditkan pajak masukannya…
Mohon koreksi…

penggunaan proforma invoice sich memang sah2 saja.
tapi itu tidak mutlak sah, karena bisa aja ada perbedaan antara proforma invoice dan invoice aslinya.
untuk itu saya menyarankan sebagai konsumen lebih baik tidak membayar bila ditagih dengan proforma invoice. tentunya bargaining power kita sebagai konsumen akan lebih tinggi dong, jangan mau kalah. jadi bayar kalo tagihan pakai invoice asli dilampirkan dengan faktur pajak standar. sudah resiko penjual (SUPPLIER) untuk menalangi pembayaran ppn dahulu.

saya setuju dengan rekan bapak newbie.memang proforma invoice memang sah sah saja jika dibuat setelah pembayaran.akan tetapi lebih baik jika kita tidak pembayarkan ppn-nya terlebih dahulu sebelum faktur pajaknya kita terima dari supplier.seperti yang dikatakan oleh saudara rekan newbie…kita jangan mau kalah dong..toh itu memang sudah resikonya supplier untuk membayarkan ppn-nya ke kantor pajak terlebih dahulu.supplier berbuat seperti itu kemungkinan mereka tidak mau mengambil resiko kalau-kalau consumennya tidak mau membayarkan ppn-nya.

Sama2x tidak mau kalah, akhirnya pembuatan faktur pajak telat…. Yah sama2x kena sanksi… Hehehe…

iya betul tidak mau kalah.
kita bisa cari supplier lain karena pembeli adalah raja

Itu memang benar saudara wuriant.pembeli adalah raja.yuk kita cari supplier lain.hehehee…untuk masalah denda itu sudah lazim kalau sudahmenjadi resiko supplier.klo tidak mau kena denda….yach buat faktur pajaknya jangan sampai telat..

Itu dibuat hitam diatas putihnya ga pak?? Secara kl kita bicara waktu kedepan, orangnya yg ngomong begitu belum tentu bekerja disitu lagi… Suatu saat kita menuntut perkataannya, ntar malah dibilang "ga taulah" atau apalah…. Hehe…

Yap.. tapi kalo kita bersikukuh mempertahankan supliyer tersebut yg mungkin saja punya karakter khusus sehingga sulit ditinggalin, kemudian terjadi kasus demikian menurut aku sih faktur tetap diterima toch supliyer tersebut yg kedenda dan faktur tersebut PPn kita biayakan aja….

Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya :

* Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
* Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP.
* Pada saat pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
* Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN.