Pajak atas Beasiswa

Menempuh pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan oleh seseorang. Untuk pencapaian ini diperlukan dukungan yang kuat, salah satu yang krusial adalah biaya pendidikan. Terkait hal ini, beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta menyediakan program beasiswa, antara lain yang sifatnya beasiswa pendidikan karena prestasi tetapi juga terdapat beasiswa karena kondisi ekonomi. Beberapa perusahaan bahkan secara rutin menyediakan beasiswa kepada pegawainya maupun pihak lainnya, seperti pelajar & mahasiswa. Pemberian beasiswa ini merupakan perwujudan tanggung jawab sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan kepada masyarakat untuk aktif  berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain pemberian beasiswa diharapkan dapat membangun corporate image dan meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat. Bagaimana perlakuan pajak atas beasiswa tersebut? Berikut ini akan kita bahas mengenai perlakuan pajak atas beasiswa tersebut.

Ketentuan Pajak atas Beasiswa Bagi Pihak Pemberi BeasiswaPerlakuan Pajak mengenai beasiswa diatur dalam  Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.Ketentuan Pajak atas Beasiswa Bagi Pihak Penerima Beasiswa

a)  Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pasal 8 ayat 1 huruf e beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut  dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerimanya. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2009  mengatakan Beasiswa yang dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan (PPh) adalah  Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pendidikan formal yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan Pendidikan non formal yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Adapun komponen beasiswa itu termasuk juga dengan biaya pendidikan (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

b) Beasiswa yang Tidak Termasuk Dalam Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak PenghasilanPeraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2009 juga menyebutkan bahwa  ketentuan mengenai pengecualian beasiswa dari obyek pajak penghasilan tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan:

1. Pemilik;
2. Komisaris;
3. Direksi; atau
4. Pengurus,

Jadi beasiswa yang diterima oleh pelajar, mahasiswa atau karyawan selaku penerima beasiswa dari suatu perusahaan atau institusi dimana penerima beasiswa tersebut memiliki hubungan istimewa sebagaimana disebutkan diatas, adalah beasiswa yang tidak termasuk dalam beasiswa yang dikecualikan dari obyek pajak penghasilan.