Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Dari analisis tersebut, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan.
Jenis Analisis Risiko
Terdapat tiga bentuk analisis risiko yang dapat menjadi dasar pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko. Pertama, analisis risiko mandiri yang dibuat oleh AR yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak, Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, atau pegawai dari seksi lainnya sebagai seksi pengusul pada KPP.
Kedua, analisis risiko mandiri yang dibuat oleh pegawai pada Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP), Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, atau pegawai dari bidang lainnya sebagai pengusul pada Kanwil DJP. Serta ketiga, dokumen yang dipersamakan dengan analisis risiko mandiri. Dokumen tersebut adalah hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) pada Kanwil DJP, dan rekomendasi Direktur yang berwenang atas hasil pengembangan dan analisis atas IDLP yang dilakukan oleh Direktur yang berwenang kepada Direktorat P2.
Ketentuan Pemeriksaan Analisis Risiko
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk-based audit) termasuk kriteria pemeriksaan khusus. Risk-based audit merupakan pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan, sehingga prosedurnya dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan pengujian kepatuhan lainnya.
Merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018, Pemeriksaan dapat dilakukan atas satu jenis pajak (single tax), maupun beberapa jenis pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
Pemeriksaan seluruh jenis pajak (all taxes) dapat dilakukan melalui Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). DSPP dapat berasal dari usulan KPP yang merupakan DSP3 yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian, DSPP yang merupakan usulan Kanwil DJP berdasarkan analisis risiko mandiri. Selain itu, DSPP dapat berasal dari Direktorat P2 berdasarkan analisis maupun data pihak lain.
