Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik

bacaan 2 Menit

sertifikat elektronikPengumuman Nomor PENG – 3/PJ.02/2014 Tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik

Dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan layanan perpajakan secara elektronik Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menerbitkan Pengumuman Nomor PENG – 3/PJ.02/2014 Tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik. PENG – 3/PJ.02/2014 ditetapkan di Jakarta, 19 Desember 2014.

Sertifikat elektronik diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila PKP telah mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak sebagai berikut:

a.Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain
b.Pengurus adalah:
 1.orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan
 2.namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
c.SPT Tahunan PPh Badan harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
d.Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:
 1.surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan
 2.akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/Permanent Establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
e.Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
f.Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
g.Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam Compact Disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan bagi PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi dalam PENG – 3/PJ.02/2014 ini beserta format surat pada lampiran, silahkan kunjungi:
PENG – 3/PJ.02/2014

Categories: Tax Alert

Artikel Terkait