Sharing Forum : “SPT Tahunan OP “

Kategori Forum : PPh Orang Pribadi
Link : http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=61004
Pencetus : nora.meryana@yahoo.com
Tanggal : 29 Maret 2015

Pertanyaan :

sharing forum

Selamat sore rekan Ortax,
Gimana ini.untuk pelaporan SPT tahunan WP OP lewat DJP ONline sangat susah sekali..dan untuk Pelaporan PPNnya pun menghamabat. Jika SPT tahunan WP OP ini dan Pelaporan PPN ini sampai terjadi Keterlambatan, Ada keringanan dari Pemerintah untuk masalah denda engga ya?

Tanggapan Member Ortax :

sistop
bisa saja ada keringanan

dewa_mabok
Terlambat lapor boleh, denda tetap berjalan :D

nora.meryana@yahoo.com
yah... padahal inikan tidak 100% kesalahan dari kita ya.. tp mau gimana lg..?

Tanggapan Tim Redaksi Ortax :
Untuk mengakomodir permasalahan yang terjadi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara elektronik (e-filling dan e-SPT), Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik yang lebih lanjut diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG - 03/PJ.09/2016 tentang Pelaporan Pajak Elektronik Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan Sanksi.

Melalui Keputusan Dirjen Pajak tersebut, Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 secara elektronik setelah 31 Maret 2016 dan tidak melewati 30 April 2016 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan sebelumnya dapat disimak lebih lanjut pada:
KEP - 49/PJ/2016 ,dan

PENG - 03/PJ.09/2016

Ketentuan Baru Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Aturan Baru Pembukuan dengan Stelsel Kas untuk Tujuan Pajak Mulai Berlaku Tahun 2022. Begini Ketentuannya!

Perlakuan Pajak Atas Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia

Ketentuan Baru Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Aturan Baru Pembukuan dengan Stelsel Kas untuk Tujuan Pajak Mulai Berlaku Tahun 2022. Begini Ketentuannya!

Perlakuan Pajak Atas Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia