Daftar 5 Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dikenakan PPN

bacaan 2 Menit
Food Delivery Labour Day Food  - hanyalashkar / Pixabay
hanyalashkar / Pixabay

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71/PMK.03/2022 yang berlaku mulai 1 April 2022, pemerintah mengatur beberapa jasa kena pajak tertentu yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Pasal 2 PMK-71/2022 menyebutkan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu.” Dalam peraturan tersebut juga memuat beberapa jasa tertentu yang dikenakan PPN diantaranya adalah:

1. Jasa Pengiriman Paket

Jasa pengiriman paket yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Dikenakan besaran tertentu yaitu: 10% (sepuluh persen) dari tarif PPN dikalikan dengan Penggantian

10% (sepuluh persen) dari tarif PPN x Penggantian

2. Jasa Biro Perjalanan Wisata dan/atau Jasa Agen Perjalanan Wisata

Jasa Biro Perjalanan Wisata dan/atau Jasa Agen Perjalanan Wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi / imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Dikenakan besaran tertentu yaitu: 10% (sepuluh persen) dari tarif PPN dikalikan dengan Harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi

10% (sepuluh persen) dari tarif PPN x Harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi

3. Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding)

Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges). Dikenakan besaran tertentu yaitu:

10% (sepuluh persen) dari tarif PPN x Jumlah yang ditagih/jumlah yang seharusnya ditagih

4. Jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Keagamaan

Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dikenakan besaran tertentu yaitu:

10% (sepuluh persen) dari tarif PPN x Harga Jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain

dalam hal tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain atau,

5% (lima persen) dari tarif PPN x Harga Jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan

dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan peijalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan peijalanan ke tempat lain.

5. Jasa Penyelenggaraan

Jasa penyelenggaraan yang menyangkut pemasaran dengan media voucer, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program) yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Dikenakan besaran tertentu yaitu:

10% (sepuluh persen) dari tarif PPN x Harga Jual voucer

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam Pasal 5 PMK-71/2022 menerangkan bahwa PKP yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang berhubungan dengan penyerahan ke 5 (lima) Jasa Kena Pajak tertentu yang tercantum pada peraturan ini.

Categories: Tax Alert

Artikel Terkait