PPN KMS Tetap 2,2%, Berlaku Mundur Mulai 1 Januari 2025

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025) mengubah penghitungan besaran tertentu atas penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak, salah satunya kegiatan membangun sendiri (KMS).

Pasal 20 PMK 11/2025 mengubah ketentuan Pasal 324 PMK Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024). Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.”

Artinya, secara efektif, tarif PPN atas KMS adalah 2,2% dari dasar pengenaan pajak.

Merujuk PMK Nomor 131 Tahun 2024, pemungutan PPN KMS dilakukan berdasarkan PMK 81/2024. PMK 81/2024 mengatur PPN besaran tertentu atas KMS adalah sebesar 20% dikali dengan tarif PPN 12%. Dengan kata lain, PPN KMS yang disetor oleh wajib pajak adalah 2,4% dari dasar pengenaan pajak.

Namun, dengan implementasi PMK 11/2025, PPN besaran tertentu yang dipungut adalah 20% dikali 11/12 dikali tarif PPN 12%. Wajib pajak menyetor PPN atas KMS dengan tarif efektif 2,2% dari dasar pengenaan pajak.

PMK 11/2025 mulai berlaku sejak saat diundangkan, yakni 4 Februari 2025. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini berlaku mundur. Pasal 22 PMK 11/2025 menyebutkan bahwa atas penyerahan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan sebelum berlakunya PMK 11/2025, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 11/2025.