Bukan hanya penghasilan seperti bunga dan royalti, premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri juga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26. Pemerintah mengatur kembali pemotongan PPh Pasal 26 atas premi asuransi dan reasuransi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024).
Apa itu Asuransi dan Reasuransi?
Dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Premi diberikan sebagai imbalan untuk penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti.
Untuk menjaga kestabilan pendapatan, perusahaan asuransi dapat melakukan reasuransi. Reasuransi atau reinsurance adalah mekanisme pengalihan kembali sebagian risiko atau seluruh risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi (reinsurer). Dengan adanya reasuransi, perusahaan asuransi tidak menanggung seluruh risiko dari klaim nasabah yang ditujukan kepadanya. Reasuransi membantu perusahaan asuransi melindungi aset dan keuangannya dari kerugian karena pembayaran klaim pada pihak nasabah.
Jika melihat ketentuan UU Perasuransian, premi didefinisikan sebagai uang yang ditetapkan perusahaan asuransi atau reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan kepada perusahaan. Dalam ketentuan UU PPh, premi asuransi dan premi reasuransi merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.
Tarif dan Dasar Pengenaan PPh 26 atas Pembayaran Premi Asuransi Luar Negeri
Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan withholding tax PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Terdapat 3 perkiraan penghasilan neto dalam PPh Pasal 26 atas premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Hal tersebut diatur pada Pasal 241 PMK 81/2024 dengan perincian sebagai berikut:
Administrasi Pemotongan PPh Pasal 26
Pasal 242 PMK 81/2024 mengatur bahwa pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran premi asuransi ke luar negeri dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran. PPh Pasal 26 atas penghasilan premi asuransi tersebut terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi. Setelah membuat bukti potong, penyetoran PPh Pasal 26 dilakukan oleh pemotong selambat-lambatnya 15 hari di bulan berikutnya. Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 yang telah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
Pemotongan PPh Pasal 26 perlu memperhatikan ketentuan tax treaty. Jika tidak terdapat hak pemajakan dan perusahaan asuransi luar negeri tersebut memiliki Surat Keterangan Domisili, pihak yang membayar premi asuransi/pihak pemotong tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26.
Contoh Perhitungan PPh 26 atas Premi Asuransi
PT BMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang persewaan bangunan. Pada tahun 2023, BMS mengasuransikan bangunan bertingkat langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp2 miliar. PT BMS harus melakukan pemotongan dengan penghitungan sebagai berikut:
PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi = 10% x Rp2.000.000.000 = Rp200.000.000
Selain itu, atas beberapa aset lainnya BMS mengasuransikannya kepada PT Harta Aman Insurance (HAI) yang merupakan perusahaan asuransi di Indonesia dengan premi sebesar Rp1,5 miliar. HAI mereasuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp1 miliar. Atas transaksi tersebut, HAI melakukan pemotongan dengan penghitungan sebagai berikut:
PPh Pasal 26 atas Premi Reasuransi = 2% x Rp1.000.000.000 = Rp20.000.000
