Jenis Buku yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN

bacaan 2 Menit
freepik

Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa pelajar di Indonesia berada pada ranking 74 dari 79 negara. Nilai rata-rata kemampuan membaca pelajar usia 15 tahun adalah 371 poin, jauh di bawah rata-rata OECD yaitu 487.

Selain masalah kurikulum pendidikan, akses terhadap buku juga menjadi faktor rendahnya literasi masyarakat. Mulai dari distribusi yang tidak merata hingga masalah harga yang tidak terjangkau. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16

Sebagai upaya meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat, Pemerintah memberikan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Fasilitas tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2020. Fasilitas diberikan atas impor dan/atau penyerahan buku-buku tertentu. Lalu apa saja jenis buku yang bisa mendapat fasilitas pembebasan PPN?

Buku Pelajaran Umum

Jenis buku pelajaran umum yang dimaksud adalah buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Selain itu, buku umum yang mengandung unsur pendidikan dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN dengan syarat:

  • tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
  • tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan
  • tidak mengandung unsur pornografi
  • tidak mengandung unsur kekerasan dan/atau
  • tidak mengandung ujaran kebencian

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi berdasarkan putusan pengadilan, pihak penerbit/importir tidak mendapat fasilitas dan wajib membayar PPN Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kitab Suci

Selain buku pelajaran umum, buku lainnya yang memperoleh fasilitas adalah kitab suci. Kitab suci yang dimaksud terdiri atas:

  1. Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran, termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Juz Amma
  2. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian
  3. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian
  4. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, Sruti, Upanisad, Itihasa, Purana, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian
  5. Kitab suci agama Buddha meliputi kitab suci Tipitaka/Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian
  6. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.
Categories: Tax Learning

Artikel Terkait