Pemerintah Vietnam tengah menyiapkan regulasi yang memungkinkan pencekalan ke luar negeri terhadap wajib pajak dengan tunggakan mulai dari VND 1 juta atau sekitar Rp670.000. Ketentuan tersebut tertuang dalam draf peraturan yang disusun oleh Kementerian Keuangan Vietnam sebagai aturan pelaksana dari UU Administrasi Perpajakan.
Wakil Direktur Departemen Perpajakan Vietnam, Mai Son, menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak, termasuk menangani wajib pajak yang menjalankan usaha menggunakan alamat fiktif atau tidak terdaftar.
“Tindakan pencekalan ke luar negeri diperlukan untuk mencegah penggelapan pajak dan menangani kasus-kasus bisnis yang beroperasi dari alamat palsu atau tidak terdaftar,” ujar Mai Son.
Saat ini, pemerintah Vietnam telah mengatur empat kelompok wajib pajak yang dapat dikenai tindakan pencekalan ke luar negeri. Pertama, pengusaha orang pribadi dan pengusaha rumah tangga dengan tunggakan pajak minimal VND 50 juta atau sekitar Rp33,53 juta yang telah jatuh tempo lebih dari 120 hari. Kedua, penanggung pajak perusahaan dengan tunggakan sedikitnya VND 500 juta atau sekitar Rp335,35 juta yang juga telah jatuh tempo lebih dari 120 hari.
Ketiga, pengusaha perorangan, pengusaha rumah tangga, maupun kuasa pajak perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi di alamat terdaftar, tetapi masih memiliki tunggakan pajak dan tidak melunasi kewajibannya dalam 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari otoritas pajak. Keempat, warga negara Vietnam yang bermigrasi ke luar negeri, warga Vietnam yang tinggal di luar negeri, serta warga negara asing yang meninggalkan Vietnam tanpa melunasi kewajiban pajak yang telah jatuh tempo.
Namun demikian, pemerintah Vietnam menilai masih terdapat kekosongan aturan terkait batas minimum utang pajak bagi wajib pajak yang meninggalkan alamat usaha terdaftar. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan otoritas dalam melakukan penagihan melalui mekanisme pencekalan, bahkan terhadap tunggakan bernilai sangat kecil.
Otoritas pajak Vietnam mengusulkan ambang batas minimum VND 1 juta guna mempersempit cakupan wajib pajak yang dapat dikenai tindakan pencekalan. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengecualikan tunggakan bernilai kecil yang umumnya muncul akibat kendala administratif atau teknis.
Selain pembatasan perjalanan, otoritas pajak dan imigrasi Vietnam baru-baru ini menandatangani perjanjian integrasi sistem yang memungkinkan pengiriman pemberitahuan pencekalan secara elektronik. Melalui sistem tersebut, proses pencekalan maupun pencabutan status cekal dapat dilakukan secara otomatis setelah wajib pajak memenuhi kewajibannya.
