Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Ketentuan Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

bacaan 2 Menit
Contract Agreement  - Tumisu / Pixabay
Tumisu / Pixabay

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT Tahunan Bentuk Dokumen Elektronik

SPT Tahunan PPh Badan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:

  1. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
  2. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik.
  3. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik.
  4. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik.
  5. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik.
  6. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
  7. Laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik.

Media Pelaporan SPT
Pelaporan SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui:

  1. e-Filing;
  2. e-Form;
  3. cara langsung;
  4. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  5. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Batas Waktu Pelaporan SPT
Batas waktu pelaporan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Di mana tahun pajak mengikuti periode pembukuan yang dilakukan.

Sanksi Terlambat Pelaporan SPT
Jika SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah).

Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Badan

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Hal ini diatur secara rinci pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam hal melakukan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan Badan, maka formulir yang digunakan yaitu formulir 1771-Y.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

  1. penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang; 
  2. laporan keuangan sementara; dan 
  3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak.