Jasa lain dipotong PPh Pasal 23?

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak menemui permasalahan terkait dengan penentuan jenis pajak yang semestinya diterapkan dalam berbagai kegiatan transaksi yang dihadapi. Beragamnya  penerapan tarif dan penentuan objek yang diatur dalam ketentuan perundangan perpajakan di Indonesia tidak jarang menimbulkan kebingungan yang mungkin saja dapat menyebabkan kesalahan pemotongan pajak.  Salah satu masalah dalam praktik yang sering menimbulkan kebingungan Wajib Pajak adalah terkait penentuan jenis pajak yang harus dipotong terkait dengan Jasa Lain berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008.  Pemahaman mengenai daftar jasa lain yang disebutkan dalam peraturan terkait pasti dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat selain objek pajak yaitu jasa, juga harus diperhatikan subjek pajak dalam hal ini penerima penghasilan. Dengan objek yang sama, yaitu jasa, memang tarif PPh Pasal 23 sebesar 2 % yang berlaku lebih kecil apabila dibandingkan dengan tarif yang diatur dalam PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 4 ayat (2).

Hal yang perlu dipahami sebelumnya yaitu sesungguhnya pajak yang dipotong oleh Pemotong Pajak merupakan pajak milik lawan transaksi (Penerima Penghasilan). Pemotong Pajak diberikan kewajiban oleh Negara sebagai kepanjangan tangannya untuk “membantu” mengumpulkan pajak dalam mekanisme pemotongan pajak. Merujuk pada kewajiban oleh Pemotong Pajak tersebut, maka apabila terdapat kesalahan yang menyebabkan kekurangan pemotongan pajak dan menimbulkan sanksi perpajakan maka beban pajak “tambahan” tersebut bukan menjadi beban Penerima Penghasilan melainkan Pemotong Pajak. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai konsep pemotongan pajak yang dikaitkan dengan dasar hukum yang berlaku akan memberikan keefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan kepatuhan pajak.

Jenis Jasa Lain

Jenis Jasa lain yang diatur berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 mengalami perbedaan yang lebih tepatnya mengarah pada penambahan jenis jasa lain sebanyak 35 (tiga puluh lima), apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yaitu PMK Nomor 244/PMK.03/2008. Berikut Jenis Jasa Lain yang dimaksud terdiri dari :

1. Jasa penilai (appraisal);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Jasa perancang (design);
8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Jasa mixing film;
20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
34. Jasa sedot septic tank;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;
37. Jasa freight forwarding;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa loading dan unloading;
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa survey;
61. Jasa tester, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keterangan: Warna merah tersebut di atas merupakan Jenis jasa lain yang sebelumnya tidak diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Pengecualian Jasa Lain

Terkait dengan Jasa Lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait, Wajib Pajak sering kali melewatkan dua poin penting terkait hal yang dikecualikan dalam peraturan tersebut , sehingga dalam penerapannya banyak terjadi kesalahpahaman. Kedua poin pengecualian tersebut antara lain:

• Apabila Wajib Pajak yang melakukan jasa lain dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).
• Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak.