Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas Dokumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjelaskan bahwa terdapat empat jenis dokumen yang memperoleh fasilitas pembebasan bea meterai. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022. Berikut merupakan dokumen yang memperoleh pembebasan bea meterai.
Pertama, dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Dokumen tersebut antara lain surat perjanjian jual-beli, akta notaris, dan tanda penerimaan uang. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud terbatas pada pengalihan yang merupakan program pemerintah di bidang pertanahan untuk penanggulangan bencana alam. Fasilitas diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanahan untuk penanggulangan bencana alam.
Jenis dokumen kedua yang memperoleh fasilitas pembebasan bea meterai adalah dokumen pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial. Kegiatan yang dimaksud pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara:
- Wakaf
- Hibah atau hibah wasiat kepada badan keagamaan atau badan sosial
- Pembelian yang dilakukan oleh badan keagamaan atau badan sosial
Selanjutnya, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan juga mendapat pembebasan bea meterai. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen:
- transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000
- transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp10.000.000
- transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000
- transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000
- transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000
Dokumen keempat yang memperoleh pembebasan bea meterai adalah dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Fasilitas pembebasan diberikan dalam hal Organisasi Internasional serta Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional atau Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
