Pada Kamis (3/9/2026), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II menggelar forum komunikasi bersama jajaran perbankan dalam rangka memperkuat kerja sama untuk mengoptimalkan tindakan penagihan pajak secara aktif. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Imam Arifin beserta jajaran pejabat penagihan dan sembilan Jurusita Pajak Negara dari berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah setempat.
Sebanyak 30 perwakilan dari himpunan bank milik negara dan bank swasta nasional hadir untuk membangun koordinasi. Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah penyelarasan standar operasional prosedur antara regulasi perpajakan dan aturan internal bank. Penyelarasan yang dimaksud berkaitan dengan teknis penagihan terhadap penunggak pajak, seperti pemblokiran rekening bank, penyitaan aset, hingga pemindahbukuan dana ke kas negara.
Imam menjelaskan bahwa forum komunikasi ini diselenggarakan dengan tujuan menyamakan pemahaman serta mempercepat waktu proses administrasi penagihan pajak di lapangan. “Sinergi ini bukan hanya mengenai percepatan proses administrasi, tetapi juga memastikan setiap pihak memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, pelaksanaan penagihan pajak dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan, sekaligus tetap memperhatikan tata kelola yang berlaku di sektor perbankan," ujarnya.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai hambatan teknis serta variasi waktu penyelesaian yang kerap ditemui saat pelaksanaan penagihan di lapangan. Pihak DJP turut memberikan pembekalan materi perpajakan kepada perwakilan bank agar prosedur yang dijalankan memiliki kepastian hukum dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tindakan penagihan aktif merupakan langkah tegas DJP terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya.
