Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 (SE 8/2026), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertegas ketentuan pengawasan kepatuhan perpajakan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025. Bagi wajib pajak, salah satu poin krusial yang perlu dipahami adalah mekanisme terkait penyelesaian tindak lanjut atas data konkret.
Apa itu Data Konkret?
SE 8/2026 mendefinisikan data konkret sebagai data perpajakan yang bersifat siap pakai dan hanya membutuhkan pengujian sederhana oleh DJP untuk menghitung nilai pajak terutang. Contoh data konkret ini meliputi faktur pajak yang telah disetujui sistem informasi DJP tetapi belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, atau bukti pemotongan PPh yang belum dilaporkan.
Tindak Lanjut Data Konkret
Atas data konkret sebagaimana dimaksud SE 8/2026, apabila sisa masa daluwarsanya 12 bulan atau kurang, DJP akan memasukkannya ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan. Hal yang perlu diperhatikan wajib pajak, jika sisa masa daluwarsa data konkret 90 hari atau kurang, DJP dapat langsung mengusulkan tindakan pemeriksaan pajak tanpa proses klarifikasi tertulis. Artinya, wajib pajak tidak akan menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terlebih dahulu.
Sementara itu, untuk data konkret dengan sisa daluwarsa lebih dari 90 hari hingga 12 bulan, DJP tetap akan mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak. Jika SP2DK disampaikan secara langsung ke lokasi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, DJP akan menyampaikan paling lambat 2 hari kerja setelah diterbitkan.
Usulan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan
SE 8/2026 juga menjelaskan bahwa eskalasi pemeriksaan atas data konkret dapat terjadi apabila wajib pajak telah memberikan tanggapan dan menandatangani Berita Acara P2DK untuk melunasi kekurangan pajak, namun gagal memenuhi kewajiban tersebut sesuai batas waktu yang disetujui.
Selain itu, apabila dalam proses penelitian atau penyusunan Laporan Hasil (P2DK) ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, hasil pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti melalui usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Pahami pembahasan lebih lanjut terkait ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan atas data konkret: Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Data Konkret
