Begini Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

bacaan 3 Menit
kampus uiDalam rangka mewujudkan keseragaman pemahaman dan perlakuan perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum), Pemerintah dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan mengenai penegasan perlakuan perpajakan bagi PTN Badan Hukum yang tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 34/PJ/2017. Pada peraturan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang ditegaskan yaitu terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kedudukan Bendahara PTN Badan Hukum. Berikut ini adalah rincian penegasannya:

i.  Perlakuan  PPh
 1) PTN Badan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 2)  Fakultas, departemen/jurusan, program studi, dan lain-lain yang berada di bawah PTN Badan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal kewajiban perpajakan PTN Badan Hukum.
 3) Dalam hal PTN Badan Hukum memiliki usaha dalam bentuk badan hukum yang terpisah, maka setiap badan hukum terpisah tersebut memiliki kewajiban perpajakan tersendiri.
 4)Dalam rangka keseragaman administrasi perpajakan agar dalam penamaan PTN Badan Hukum dikategorikan dalam bentuk badan Lembaga dan Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.
 5)Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima PTN Badan Hukum merupakan objek Pajak Penghasilan.
 6)  Harta hibah, bantuan, dan sumbangan yang diterima oleh PTN Badan Hukum dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi ketentuan PMK 245/PMK.03/2008.
 7)  Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan PTN Badan Hukum yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari PTN Badan Hukum.
 8)Sisa lebih yang diterima atau diperoleh PTN Badan Hukum yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang memenuhi ketentuan PMK 80/PMK.03/2009 jo PER-44/PJ./2009.
 9)  Dalam hal PTN Badan Hukum memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, atas penghasilan tersebut merupakan penghasilan bagi PTN Badan Hukum dalam rangka menghitung sisa lebih sebagaimana dimaksud pada angka 7).
 10)Penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 8) dapat diberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan PER-1/PJ/2011 s.t.d.d. PER-21/PJ/2014.
 11) Dalam hal PTN Badan Hukum telah memperoleh pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 9) namun tidak memenuhi ketentuan PMK 80/PMK.03/2009 jo PER-44/PJ./2009, atas sisa lebih yang diperoleh PTN Badan Hukum diakui sebagai penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan.
 12) Contoh penghitungan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran SE – 34/PJ/2017.
 13)Atas penghasilan yang diperoleh dosen dan tenaga kependidikan, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun nonPNS yang dibayarkan oleh PTN Badan Hukum, berlaku pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
ii. Perlakuan PPN
 1)PTN Badan Hukum yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
 2)  PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1), kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
 3) Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur bahwa jasa pendidikan termasuk sebagai jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
 4)Kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam ketentuan PMK 223/PMK.011/2014.
 5)Dengan demikian, dalam hal PKP PTN Badan Hukum melakukan penyerahan jasa yang tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan tersebut.
iii.  Kedudukan Bendahara PTN Badan Hukum
  Bendahara PTN Badan Hukum bukan merupakan bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang dan/atau jasa.
Categories: Tax Alert

Artikel Terkait