Bagaimana Perubahan Ketentuan Penyusutan pada UU HPP?

bacaan < 1 Menit
penyusutan pada uu hpp
ArtisticOperations / Pixabay

Pada Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satu ketentuan yang diubah adalah terkait penyusutan dan amortisasi. Perubahan tersebut merupakan perubahan Pasal 11 dan Pasal 11A UU Pajak Penghasilan.

Perubahan ketentuan penyusutan pada UU HPP diberlakukan untuk bangunan permanen dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Sebelumnya, pada UU PPh, penyusutan bangunan permanen dilakukan selama 20 tahun. Pada UU HPP, Wajib Pajak dapat memilih untuk menyusutkan bangunan permanen selama 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat aset tersebut. Sebagai contoh, jika Wajib Pajak memiliki bangunan dengan masa manfaat 30 tahun, Wajib Pajak dapat menyusutkan bangunan tersebut selama 20 tahun atau disusutkan selama 30 tahun sesuai manfaat sebenernya.

Perlakuan tersebut juga diterapkan untuk amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi dilakukan berdasarkan kelompok harta tak berwujud. Pengelompokkan terdiri dari empat kategori, dan masing-masing kelompok disusutkan selama 4, 8, 16, dan 20 tahun. Melalui UU HPP, Wajib Pajak yang memiliki harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, bisa memilih untuk melakukan amortisasi selama 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat aset tak berwujud.

Selain itu, Pasal 11 ayat 7 UU HPP juga memberikan keleluasaan bagi industri-industri tertentu dalam melakukan penyusutan. Harta berwujud yang dimiliki usaha tertentu dapat disusutkan berdasarkan pengaturan tersendiri.

Categories: Tax Learning

Artikel Terkait