Apa itu Bea Masuk Anti-Dumping?

Persaingan dan kerjasama multilateral di bidang perdagangan internasional seringkali tidak berjalan dengan adil dan kompetitif. Di balik harga barang impor yang kompetitif dengan produk lokal dalam negeri, sering kali terdapat praktik penjualan barang atau produk pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari nilai harga pasar wajar dalam negeri. Hal ini menyebabkan kerugian bagi para pelaku produsen hingga distributor serta ketidakstabilan pasar dalam negeri karna harga yang ditawarkan lebih rendah dari nilai pasar. Praktik ini disebut sebagai kebijakan dumping. Berikut penjelasannya.

Mengenal Konsep Kebijakan Dumping

Mengacu pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor. Selaras dengan definisi yang dijelaskan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dumping terjadi apabila harga ekspor suatu barang yang diimpor ke Indonesia kurang dari nilai normal barang yang sama atau barang sejenis di pasar domestik negara pengekspor atau negara asal.

Praktik penetapan harga dumping umumnya dapat terjadi ketika pasar negara pengekspor bersifat monopoli atau oligopolistik, sementara itu pasar luar negeri memiliki harga yang kompetitif. Berdasarkan hal tersebut, untuk memitigasi serta mencegah praktik dumping pada suatu negara yang dapat mengganggu kegiatan pasar dalam negeri, pemerintah Indonesia menetapkan pungutan bea masuk anti-dumping (BMAD) atas barang dumping.

Kebijakan Anti-Dumping dalam Kepabeanan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 34/2011, yang dimaksud sebagai tindakan anti-dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan BMAD terhadap barang dumping. Sementara itu, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Adapun yang dimaksud kerugian atas praktik dumping adalah kerugian material yang telah terjadi, atau adanya ancaman terjadinya kerugian material, atau terhalangnya pengembangan industri di dalam negeri.

Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) PP 34/2011, BMAD dapat dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh KADI. Penyelidikan oleh KADI dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI. Produsen dalam negeri barang sejenis dan/atau asosiasi produsen dalam negeri barang sejenis juga dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada KADI. Berdasarkan temuan atau hasil analisis KADI, pemerintah dapat memutuskan untuk menentukan besaran bea masuk tambahan berupa BMAD atas suatu barang yang berasal dari produsen atau negara tertentu.

Tidak hanya tindakan anti-dumping, pemerintah juga dapat melakukan tindakan sementara yang merupakan tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian dalam masa penyelidikan. Tindakan sementara tersebut dapat berupa pengenaan BMAD Sementara. BMAD Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

BMAD dikenakan paling tinggi sama dengan margin dumping, yaitu selisih antara nilai normal dan harga ekspor barang dumping. Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan umum di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua peraturan menteri keuangan (PMK) terkait pengenaan BMAD atas impor barang tertentu. PMK tersebut yakni:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina (PMK 9/2025); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti DumpingTerhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan (PMK 21/2025).

Mekanisme Penghitungan Pemungutan BMAD

Petunjuk pelaksanaan pemungutan BMAD telah dipublikasikan dalam Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2008 (SE-16/2008), bahwa BMAD dihitung dengan cara persentase BMAD dikalikan dengan nilai pabean (dalam rupiah). Berikut penghitungannya.

BMAD = Besaran Persentase (% BMAD) x Nilai Pabean.

Selanjutnya, untuk menghitung pajak dalam rangka impor (PDRI seperti PPN, PPnBm dan PPh) atas barang impor, maka persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk dan BMAD. Oleh karena pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada PIB telah dihitung berdasarkan persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk, maka untuk perhitungan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD hanyalah sebesar persentase pajak dalam rangka impor dikalikan dengan BMAD tersebut.

PDRI = persentase % pajak x BMAD.

Contoh Kasus Pemungutan BMAD

Spesifikasi produk dan tarif BMAD: Produk Hot Rolled Plate Pos Tarif 7208.51.00 yaitu:

• produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar ≥ 600 mm.
• produk hot rolled plate dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh, atau tidak dilapisi.
• produk ini tidak dalam gulungan dan memiliki ketebalan > 10 mm.

Sesuai lampiran PMK 9/2025, besaran persentase BMAD untuk impor produk tersebut dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ditetapkan sebesar 10,47%.

Diketahui nilai transaksi tersebut, antara lain:

• Nilai pabean atas barang impor: Rp10.000.000.000
• Bea Masuk: 5% dari nilai pabean.
• PDRI yang dikenakan:
  • PPN Impor: 11%
  • PPh Pasal 22 Impor: 7,5% (Asumsi tidak memiliki API)

Perhitungan Bea Masuk

Bea Masuk = 5% × Rp10.000.000.000
Bea Masuk = Rp500.000.000

Perhitungan BMAD

BMAD = 10,47% × Rp10.000.000.000
BMAD = Rp1.047.000.000

Perhitungan PDRI atas BMAD

PDRI Tambahan = Persentase Pajak × BMAD

1. PPN Impor tambahan (11%)
   PPN = 11% × Rp1.047.000.000
   PPN = Rp115.170.000
   
   
2. PPh Pasal 22 Impor Tambahan (7,5%)
   PPh Pasal 22 = 7,5% × Rp1.047.000.000
   PPh Pasal 22 = Rp78.525.000

PDRI atas BMAD terutang yaitu Rp115.170.000 + Rp78.525.000 = Rp193.695.000