Syarat dan Ketentuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

bacaan 2 Menit
Syarat dan Ketentuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
freepik

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk patuh dan mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika tidak, otoritas dapat mengenakan sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan Wajib Pajak. Pada ketentuan perpajakan, salah satu jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. Meskipun begitu, otoritas memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan atas sanksi pajak tersebut.

Ketentuan mengenai pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK-8/2013).

Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Namun, pengurangan atau penghapusan diberikan terbatas pada sanksi administrasi akibat kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Pada Pasal 4 PMK-8/2013, dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan pengurangan atau penghapusan, yaitu:

a. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP)

b. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP, atau

c. sanksi administrasi yang tercantum dalam STP selain STP sebagaimana dimaksud pada huruf b

Merujuk Pasal 5 ayat (2) dan (3) PMK-8/2013, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diberikan jika SKP atau STP dalam kondisi berikut ini.

  • Tidak diajukan keberatan
  • Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan telah disetujui Dirjen Pajak
  • Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan
  • Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar
  • Diajukan permohonan atau pembatalan SKP yang tidak benar tetapi dicabut oleh Wajib Pajak
  • Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi
  • Diajukan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi tetapi dicabut oleh Wajib Pajak
  • Diajukan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi tetapi permohonan ditolak

Categories: Tax Learning

Artikel Terkait