Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Sebanyak 177 RUU direncanakan akan masuk dalam program tersebut. 42 RUU akan menjadi prioritas pada tahun 2025, salah satunya RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Pada rapat sebelumnya, tim ahli menyampaikan RUU Tax Amnesty sebagai usulan Badan Legislasi DPR. Namun, pada rapat berikutnya disampaikan bahwa RUU Tax Amnesty menjadi usulan Komisi IX.
Dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa Komisi XI mengirimkan surat Nomor B/14608/LG.01.01/11/2024 tertanggal 18 November 2024 pukul 19.00 WIB. Lewat surat tersebut, Komisi XI meminta agar RUU Pengampunan Pajak itu masuk sebagai Prolegnas Prioritas 2025. Naskah akademik serta RUU akan disiapkan oleh Komisi XI. “Bahwa Komisi XI bersepakat dalam surat tersebut men-drop usulan RUU yang diajukan sebelumnya menjadi usulan RUU prioritas, judulnya adalah RUU Pengampunan Pajak,” jelas Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Senin (18/11/2024).
Berikut ini merupakan daftar 42 RUU yang diusulkan oleh DPR masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.
Komisi I
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Komisi II
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Komisi III
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
RUU tentang Hukum Perdata Internasional
Komisi IV
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2012 tentang Pangan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Komisi V
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Jasa Konstruksi
Komisi VI
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Komisi VII
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
RUU tentang Sandang
Komisi VIII
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Komisi IX
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Komisi X
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Komisi XI
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
RUU tentang Ekonomi Syariah
Komisi XII
RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Komisi XIII
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Badan Legislasi
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
RUU tentang RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)
RUU tentang Komoditas Strategis
RUU Pertekstilan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty
Youtube Baleg DPR RI Channel
