Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus digalakkan. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas pajak IKN untuk menarik lebih banyak investor. Hal ini diungkapkan dalam webinar live yang diselenggarakan oleh channel Youtube kompas.com bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM dengan tajuk ‘Menilik Ibu Kota Nusantara’ pada hari Rabu (19/10/2022).
Ragam Insentif Pajak di IKN
Kepala Badan otorita IKN, Bambang Susantono memaparkan ragam fasilitas pajak di IKN yang ditawarkan pada investor akan berbentuk tax holiday atau penghapusan pajak dan super tax deduction atau pengurangan pajak. Bambang melanjutkan, beberapa sektor usaha yang akan mendapatkan insentif tersebut di antaranya infrastruktur, fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, dan litbang serta bidang tertentu lainnya akan memperoleh pengurangan pajak hingga 350%.
Selain itu, insentif pajak lainnya berupa tarif 0% untuk PPh penjualan tanah dan atau bangunan, BPHTB dan retribusi PBG untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah juga berencana memberikan fasilitas kepada profesi pendukung layanan dasar serta tenaga profesional lain untuk dikecualikan dari pengenaan PPh Orang Pribadi.
Fasilitas Kemudahan Berusaha Lainnya
Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan beberapa fasilitas kemudahan berusaha lainnya. Berikut adalah rinciannya:
- Pemanfaatan ruang
Fasilitas ini meliputi perubahan zonasi tata ruang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Rencana Induk. Selain itu, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan menurut rencana induk.
- Hak Atas Tanah (HAT)
Untuk HGU dan HGB masing-masing diberikan rentang waktu 95 tahun dan 80 tahun. Itupun masih bisa diperpanjang bila ada kesepakatan antara otorita dan pelaku usaha. Sementara itu untuk Hak Pakai maksimal disesuaikan dengan kesepakatan otoritas IKN dengan pelaku usaha.
- Hunian berimbang
Di sektor hunian, fasilitas meliputi hunian berimbang yang dapat dilakukan di area IKN dan permohonan diajukan pada kepala otorita untuk kemudian ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan.
- Pelaksanaan investasi
Fasilitas dalam hal pelaksanaan investasi adalah konstruksi dapat langsung dikerjakan setelah ada alokasi lahan dari pihak otorita IKN juga tidak dikenakan batas kepemilikan saham asing dan validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP.
- Tenaga kerja dan Warga Negara Asing
Kemudahan di bidang ini adalah masa berlaku izin TKA yang mencapai 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai perjanjian. Selain itu, tidak dikenakan Dana Kompensasi Penggunaan TKA/DPTKA dalam jangka waktu tertentu. WNA juga diberikan perumahan dan area pemukiman dengan status hak pakai.
