Ketentuan Pajak atas Pinjaman Tanpa Bunga

bacaan < 1 Menit

Dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, mencari pinjaman adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh badan usaha untuk mempertahankan bisnisnya. Bagi perusahaan yang tergabung dalam suatu grup usaha, mereka bisa memperoleh pinjaman dari induk usaha. Bahkan, mereka bisa memperoleh pinjaman tanpa bunga. Lalu, bagaimana peraturan perpajakan di Indonesia mengatur tentang pinjaman tanpa bunga?

Ketentuan mengenai pinjaman tanpa bunga yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 (“PP 94/2010”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pasal 12 ayat (1) PP-94/2010 menekankan bahwa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan, jika:

  1. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain,
  2. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya,
  3. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi, dan
  4. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Keempat syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu ketentuan tidak terpenuhi, pinjaman tanpa bunga tidak diperkenankan. Pinjaman tersebut tetap terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.

Categories: Tax Learning

Artikel Terkait