Dunia usaha dan masyarakat Indonesia kembali diuji oleh guncangan di pasar valuta asing. Mata uang rupiah sedang berada dalam tekanan yang berat, hingga menyentuh angka Rp18.033 per dolar AS. Pergerakan ini dipicu berbagai hal, mulai dari sentimen penundaan pemangkasan suku bunga oleh The Fed hingga memanasnya geopolitik global.
Di tengah kondisi pasar ini, muncul sebuah paradoks menarik dari sisi fiskal. Pandangan awam mungkin melihat pelemahan rupiah murni sebagai sinyal bahaya bagi ekonomi nasional. Namun, dalam kacamata hukum fiskal, fenomena penguatan dolar ini tidak selalu berarti buruk bagi penerimaan kas negara. Secara historis dan teoretis, kenaikan kurs dolar AS memiliki hubungan sebab-akibat yang positif terhadap beberapa pos penerimaan perpajakan tertentu. Fenomena ini memberikan dampak pada beberapa lini perpajakan sekaligus.
Sisi positif pertama datang dari kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di sektor ekspor. Bagi perusahaan berbasis ekspor, seperti komoditas atau non-migas, melemahnya rupiah membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar internasional. Akibatnya, penghasilan dan laba operasional mereka meningkat saat dikonversi ke dalam pembukuan rupiah. Ketika laba perusahaan meningkat, otomatis potensi PPh Badan yang terutang dan disetorkan kepada negara juga ikut naik.
Tidak hanya dari kegiatan usaha utama, penguatan dolar juga menghasilkan pendapatan lain bagi perusahaan dalam bentuk keuntungan selisih kurs. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf l UU PPh, keuntungan selisih kurs mata uang asing secara tegas dikategorikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang menjadi objek pajak. Melalui instrumen ini, negara secara langsung memperoleh tambahan penerimaan lewat pajak atas keuntungan non-operasional tersebut.
Dampak lainnya juga terlihat dari lini perdagangan internasional, di mana melemahnya kurs rupiah otomatis meningkatkan nilai impor barang yang menggunakan dolar AS. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 8A UU Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPN atas impor barang kena pajak adalah Nilai Impor, yang dihitung dengan mengonversi mata uang asing ke rupiah menggunakan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat dinilai. Oleh karena itu, jumlah PPN Impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut di kepabeanan ikut meningkat.
Melihat dampak fiskal tersebut, pemerintah dapat terbantu dalam mencapai target penerimaan pajak akibat faktor eksternal kurs. Namun, masyarakat dan pelaku usaha perlu mencermati isu ini karena keuntungan tersebut berisiko menjadi keuntungan semu belaka. Jika rupiah terus berada di level Rp18.033, biaya bahan baku impor bagi industri manufaktur dalam negeri akan membebani pelaku usaha. Ketika biaya produksi membengkak melampaui margin keuntungan, perusahaan domestik berisiko mengalami kerugian. Jika mereka merugi, setoran PPh Badan jangka panjang justru akan menurun drastis. Bagi masyarakat luas, pelemahan rupiah yang berkelanjutan akan memicu kenaikan harga barang pokok, menggerus daya beli, dan melemahkan konsumsi domestik. Jika konsumsi melemah, setoran PPN Dalam Negeri yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung penerimaan pajak bisa ikut tertekan.
Di sisi lain, apresiasi tetap patut diberikan kepada otoritas moneter dan fiskal yang terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Namun, pemerintah tidak boleh terlena dengan kenaikan setoran pajak akibat kurs dolar semata. Kritik utama yang perlu difokuskan adalah pemerintah terkesan masih terlalu bergantung pada komoditas mentah dan sektor impor yang sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar. Kebijakan insentif pajak selama ini dinilai belum sepenuhnya berhasil mempercepat hilirisasi industri yang benar-benar bisa memutus rantai ketergantungan pada bahan baku impor.
Oleh karena itu, saran kebijakan fiskal yang strategis mendesak untuk segera diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu memberikan 'bantalan' pajak temporer berupa relaksasi atau restrukturisasi PPh Pasal 25 serta percepatan restitusi PPN bagi sektor manufaktur yang margin labanya tergerus parah akibat biaya impor. Selain itu, tambahan penerimaan (windfall) dari PPN Impor dan PPh ekspor akibat pelemahan rupiah ini harus dialokasikan kembali secara tepat sasaran dalam bentuk subsidi untuk memperkuat jaring pengaman sosial serta menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Terakhir, pemerintah harus mentransformasi insentif pajak agar mampu mendorong Foreign Direct Investment (FDI) yang berorientasi pada industri substitusi impor, bukan sekadar menampung modal di lembaga perbankan, demi memperkuat struktur ekonomi nasional dari akar.
Kesimpulannya, pelemahan rupiah hingga menyentuh angka Rp18.000 adalah alarm keras bagi perekonomian nasional. Tanpa adanya langkah mitigasi fiskal yang cerdas, adaptif, dan berpihak pada dunia usaha domestik, "keuntungan" pajak dari dolar ini hanyalah efek sesaat sebelum pahitnya inflasi dan kelesuan ekonomi yang semakin meningkat.
