Pemerintah Portugal telah menyetujui pengenaan windfall tax sebesar 33% bagi perusahaan minyak dan kilang (refinery) yang beroperasi di Portugal. Langkah ini diambil merespons lonjakan harga energi global yang dipicu oleh konflik bersenjata di Iran. Kebijakan fiskal ini dirancang untuk memajaki excess profit yang dicatatkan oleh sektor industri migas sepanjang tahun 2026.
Secara teknis, pengenaan pajak ini menargetkan laba tahun 2026 yang melampaui rata-rata laba bersih perusahaan pada periode 2024 dan 2025, dengan ambang batas selisih di atas 20%. Kementerian Keuangan Portugal mengungkapkan bahwa perusahaan yang terdampak wajib menghitung dan menyetorkan kewajiban pajaknya paling lambat pada akhir September 2027. Skema pemajakan ini merupakan reaktivasi dari kebijakan serupa yang pernah diimplementasikan Portugal saat menghadapi krisis energi global pada 2022 akibat perang di Ukraina.
Kementerian Keuangan Portugal menjelaskan bahwa lonjakan profitabilitas yang dialami oleh korporasi minyak saat ini dihasilkan dari external market conditions. Di saat yang sama, masyarakat luas tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi harga bahan bakar. Oleh karena itu, pemerintah menilai penerapan solidarity contribution merupakan langkah yang proporsional untuk memitigasi dampak ekonomi, khususnya bagi kelompok rumah tangga dan pelaku bisnis yang rentan.
Selain dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, penerimaan negara dari instrumen pajak juga disalurkan pada berbagai program green investment. Pemerintah Portugal merencanakan penggunaan dana tersebut untuk mengakselerasi transisi energi dan mendukung inisiatif dekarbonisasi. Alokasi tersebut dirancang untuk memangkas tingkat ketergantungan nasional terhadap bahan bakar fosil sekaligus membangun ketahanan ekonomi di masa depan.
Regulasi baru ini dipastikan akan berdampak langsung pada seluruh korporasi energi yang beroperasi di Portugal, termasuk Galp Energia. Perusahaan tersebut baru saja melaporkan peningkatan laba bersih kuartal kedua sebesar 45% menjadi €540 juta, yang ditopang oleh tingginya harga minyak mentah dan margin dari aktivitas refining. Kinerja finansial yang meningkat turut mendorong manajemen perusahaan untuk menaikkan pembayaran dividen sebesar 10% kepada para pemegang saham.
Saat ini, draf regulasi pajak tersebut telah diserahkan oleh kabinet kepada parlemen Portugal untuk proses ratifikasi akhir. Dengan pengesahan ini, Portugal akan tercatat sebagai yurisdiksi pertama di antara 5 negara Eropa yang berhasil meresmikan instrumen solidarity tax tersebut, menindaklanjuti korespondensi bersama yang dikirimkan kepada Komisi Eropa pada April lalu.
