Ini Kriteria dan Prosedur Penetapan Wajib Pajak Nonaktif

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan serta memberikan kepastian hukum, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tata cara penetapan status wajib pajak nonaktif. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PER 7/2025), Dirjen Pajak menetapkan pedoman tata cara penetapan wajib pajak nonaktif sebagai langkah administratif untuk mendukung pengawasan wajib pajak yang lebih efektif.

Kriteria Penetapan Wajib Pajak Nonaktif

Penetapan wajib pajak nonaktif dilakukan dengan penyampaian permohonan dan disertai dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kriteria nonaktif. Adapun penetapan wajib pajak nonaktif dilakukan atas wajib pajak yang memenuhi kriteria:

1. wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya;
2. wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan, atau memiliki penghasilan di bawah PTKP;
3. wajib pajak orang pribadi yang merupakan WNI berstatus sebagai penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri;
4. wajib pajak orang pribadi yang merupakan WNI berstatus sebagai penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif karena telah menjadi subjek pajak luar negeri;
5. wajib pajak orang pribadi yang merupakan WNI berstatus sebagai penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
6. wajib pajak orang pribadi yang merupakan wanita kawin dan telah memiliki NPWP serta memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara digabung dengan suaminya, namun masih memiliki Nomor Induk Kependudukan;
7. wajib pajak badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun masih dalam proses atau belum dilakukan penghapusan NPWP; dan
8. instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.

Selain berdasarkan kriteria diatas, penetapan wajib pajak nonaktif secara jabatan juga dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan wajib pajak tidak:

1. melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir;
2. dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga atau pihak lain secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir;
3. melakukan pembayaran pajak secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir;
4. memiliki tunggakan pajak dan/atau tidak sedang melakukan upaya hukum;
5. sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan; dan
6. mendapatkan fasilitas atau insentif perpajakan.

Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Nonaktif

Permohonan penetapan wajib pajak nonaktif dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan yang ditetapkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP). Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PER 7/2025, permohonan penetapan wajib pajak nonaktif dilakukan secara elektronik melalui portal wajib pajak (Coretax), laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP (PJAP), dan/atau Contact Center.

Pada aplikasi Coretax, penonaktifan status wajib pajak dapat dilakukan melalui menu Portal Saya > Perubahan Status > Penetapan Wajib Pajak Nonaktif. Wajib pajak akan diminta mengisi formulir dan memilih alasan penetapan nonaktif serta mengunggah dokumen pendukung.

Sementara itu, jika terdapat kondisi wajib pajak tidak dapat melaksanakan permohonan secara elektronik, wajib pajak dapat melaksanakan permohonan penetapan wajib pajak nonaktif secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke KPP, KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Berikutnya, permohonan tersebut disampaikan dengan cara mengisi dan menandatangani formulir penetapan wajib pajak nonaktif sesuai dengan format lampiran huruf F PER 7/2025.

Lebih lanjut, kepala KPP melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan kriteria dengan menerbitkan keputusan penetapan dan/atau penolakan paling lama 5 hari kerja setelah bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat diterbitkan.