Sumber: kemenkeu.go.id
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, pemerintah memaparkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir periode Januari 2026 yaitu sebesar Rp22,6 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kontraksi sebesar 14% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Jika merujuk pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun 2026 yaitu sebesar Rp366 triliun, capaian ini setara dengan 6,7% dari target APBN.
Sektor cukai sebagai kontributor terbesar, berhasil mengumpulkan penerimaan Rp17,5 triliun atau sekitar 7,2% dari target APBN tahun 2026. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 12,4% year-on-year (YoY). Pemerintah mengungkapkan, hal ini disebabkan oleh penurunan produksi rokok pada akhir tahun 2025 sehingga berdampak langsung pada volume pemesanan pita cukai di bulan-bulan awal tahun 2026. Selain itu, penurunan produksi rokok juga menekan pertumbuhan penerimaan cukai secara keseluruhan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa jika dibandingkan dengan volume produksi akhir tahun 2025, produksi rokok pada Januari 2026 sudah membaik. "Namun, pada Januari 2026 mengalami kenaikan timbang 2025 karena perusahaan melakukan optimalisasi dalam pembelian pita cukai," ungkapnya Senin (23/2/2026).
Tidak hanya cukai, bea keluar juga mencatatkan penurunan dengan realisasi sebesar Rp1,4 triliun. Komponen ini mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga 41,6% dibandingkan realisasi pada bulan Januari tahun sebelumnya. Faktor utama pemicu tren negatif ini adalah penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global, yang mengurangi nilai ekspor dasar pengenaan bea keluar bagi produk unggulan perkebunan Indonesia tersebut
Penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp3,7 triliun atau setara dengan 7,4% dari target APBN tahun 2026. Jika dibandingkan dengan penerimaan cukai dan bea keluar pada periode Januari, bea masuk mengalami penuruan paling tipis yaitu sebesar 4,4% dan relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah restitusi, meningkatnya proporsi impor barang dengan tarif Most Favoured Nation (MFN) 0% dan utilisasi Free Trade Agreement (FTA).
Dari sisi pengawasan, kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja signifikan dengan adanya pelonjakan terhadap penindakan rokok ilegal sebesar 53,8% dengan total 1.243 kali penindakan. Dari penindakan, pemerintah berhasil melakukan pengamanan untuk 249 juta batang rokok.
