Pemerintah Vietnam mengajukan usulan untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30% bagi pelaku usaha perorangan dan perusahaan kecil untuk periode tahun pajak 2026 dan 2027. Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Vietnam Ngo Van Tuan pada 21 Agustus dalam sidang tambahan Majelis Nasional Vietnam. Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk intervensi untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dari tekanan finansial global.
Keringanan pajak ini menyasar wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta perusahaan kecil yang didirikan berdasarkan hukum Vietnam. Untuk menerima potongan pajak 30%, pelaku usaha atau entitas harus memiliki pendapatan tahunan maksimal sebesar ₫10 miliar pada tahun 2026 dan 2027. Batasan omzet ini ditetapkan agar dukungan pemerintah tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh sektor yang paling membutuhkan.
Bagi perusahaan yang saat ini sudah memperoleh fasilitas atau insentif pajak lain berdasarkan Undang-Undang PPh Badan atau resolusi Majelis Nasional, penghitungan potongan tidak akan tumpang tindih. Diskon pajak sebesar 30% tersebut akan dihitung dari jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan setelah dikurangi dengan insentif pajak yang telah diterima sebelumnya. Hal ini diterapkan untuk memastikan asas keadilan tetap terjaga bagi para pelaku usaha kecil yang sedang berkembang.
Ngo Van Tuan menjelaskan bahwa pemotongan pajak ini ditujukan untuk meringankan beban finansial pelaku usaha serta menjaga kelangsungan aktivitas produksi dan bisnis rumah tangga maupun perusahaan kecil. Dengan mengurangi beban operasional dari sisi perpajakan, pemerintah berharap dapat memberikan ruang bagi sektor usaha mikro untuk memulihkan kapasitas bisnis mereka. Langkah ini diyakini pemerintah dapat mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat grassroot.
Selain memulihkan sektor usaha kecil, Ngo Van Tuan mengungkapkan bahwa pemerintah juga berharap pemotongan pajak yang diberikan dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi Vietnam. Meski kebijakan ini dinilai penting bagi sektor usaha kecil, pelaksanaannya diproyeksikan akan menurunkan pendapatan anggaran negara dalam jangka pendek.
Jika disetujui oleh Majelis Nasional, penerimaan negara diperkirakan berkurang sekitar ₫3,191 triliun pada tahun 2026 dan menyusut hingga ₫3,51 triliun pada tahun 2027. Pemerintah memandang penurunan penerimaan anggaran ini sebagai bentuk investasi jangka panjang demi ketangguhan ekonomi nasional.
