Foto: Youtube TVR TV Parlemen.
Pemerintah mengarahkan kebijakan pajak 2027 pada perluasan basis penerimaan diikuti dengan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendanaan pembangunan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan strategi utama pemerintah tahun depan.
“Fokus 2027 antara lain menyempurnakan kebijakan perpajakan serta mengoptimalkan PNBP sebagai salah satu sumber pendanaan,” jelas Rachmat dalam Rapat Bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (27/08/2026).
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan perpajakan akan ditempuh melalui penguatan basis penerimaan dan peningkatan kepatuhan.
Menurut Purbaya, pemungutan pajak yang efektif merupakan langkah awal untuk mengamankan target penerimaan pajak yang lebih tinggi tahun depan. Target penerimaan pajak pada 2027 dirancang senilai Rp2.591,4 triliun, lebih tinggi 12,14% dari outlook tahun ini senilai Rp2.310,8 triliun.
Guna mendukung kebijakan penguatan basis penerimaan, kini pemerintah akan mengedepankan ekstensifikasi untuk memastikan pihak yang memiliki kewajiban perpajakan masuk ke dalam sistem, tanpa mengandalkan intensifikasi terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.
“Ini jangan diartikan intensifikasi, kita hanya akan ekstensifikasi. Sehingga bagi yang harusnya bayar tentu harus membayar, dan bagi yang sudah bayar tidak akan diganggu,” tegas Purbaya.
Selain ekstensifikasi, Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai DJP dan DJBC. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan akan mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung peningkatan penerimaan negara.
