Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp45,22 triliun. Dengan usulan tersebut, alokasi TKD 2027 menjadi Rp780,22 triliun dari pagu yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp735 triliun.
Ketua Komisi IV DPD Ahmad Nawardi menjelaskan bahwa tambahan alokasi TKD dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sebagian anggaran cadangan pemerintah pusat, tanpa menambah utang maupun memperlebar defisit APBN 2027.
Menurut Ahmad, kenaikan tersebut dinilai masih berada dalam ruang fiskal yang tersedia. “Ada beberapa pokok pertimbangan, pertama, menaikkan TKD dari Rp735 triliun menjadi Rp780,22 triliun, yaitu batas atas rentang yang ditetapkan pemerintah sendiri,” jelas Ahmad dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD, Rabu (16/09/2026).
Dalam paparannya, Ahmad juga menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut dapat bersumber dari pos belanja cadangan pemerintah pusat yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027. Pos tersebut disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang muncul selama tahun anggaran berjalan.
“Tambahan Rp45,22 triliun ini tidak menambah utang dan tidak menambah defisit, karena diambil dari pos belanja cadangan pusat sebesar Rp616,77 triliun berdasarkan nota keuangan sebagai dana antisipatif,” jelas Ahmad.
Sejalan dengan usulan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi pertimbangan yang disampaikan DPD dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, masukan tersebut menjadi relevan untuk dipertimbangkan mengingat pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR masih berlangsung.
“Pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan akan menjadi masukan yang sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR,” tutup Menteri Keuangan baru tersebut.
