PPnBM atas BKP Selain Kendaraan Bermotor dan Cara Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM

bacaan 3 Menit

Spacer

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak (BKP) Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tertuang secara detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2021. Dalam aturan tersebut menetapkan jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan menggolongkannya dalam 4 tarif diantaranya :

1.tarif 20% untuk kelompok hunian mewah.
2.40% untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak serta juga berlaku untuk kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya.
3.50% untuk kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam kelompok tarif 40% serta kelompok senjata api dan senjata api lainnya.
4.75% untuk kelompok kapal pesiar mewah atau angkutan umum.

Selain menetapkan jenis BKP yang tergolong mewah, dalam aturan ini juga menjelaskan mengenai tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam pengecualian pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan barang. Terdapat lima jenis barang pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan dikecualikan, lima jenis barang tersebut diantaranya adalah:

1.Peluru senjata api untuk keperluan negara.
2.Pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
3.Senjata api untuk keperluan negara.
4.Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
5.yacht untuk usaha pariwisata.

Sebenarnya dalam aturan ini disebutkan untuk poin 1 hingga 4, pengecualian pengenaan PPnBM impor atau penyerahan atas barang kena pajak dapat diberikan diberikan kepada Wajib Pajak tanpa harus memiliki SKB PPnBM dalam hal BKP yang tergolong mewah tersebut telah memperoleh fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun, jika BKP yang tergolong mewah tersebut tidak memperoleh fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Wajib Pajak perlu memiliki SKB PPnBM untuk mendapatkan pengecualian dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah untuk setiap kali impor atau penyerahan.

Untuk memperoleh SKB PPnBM, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman DJP atau laman yang terintegrasi dengan sistem DJP dengan dilengkapi unggahan dokumen pendukung. Permohonan SKB PPnBM harus memuat informasi:

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
Jenis usaha atau instansi/lembaga, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah digunakan untuk keperluan atau kepentingan negara
Nama dan/atau jenis barang serta kuantitas barang
Nilai Impor, dalam hal impor atau Harga Jual, dalam hal penyerahan serta PPnBM terutang
Nomor dan tanggal invoice, dalam hal melakukan impor BKP yang tergolong mewah. Nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan, dalam hal menerima penyerahan BKP yang tergolong mewah
Kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri yang digunakan saat permohonan, dalam hal melakukan impor BKP yang tergolong mewah
Identitas pengurus atau pejabat yang berwenang dari instansi yang mengajukan permohonan

Dokumen pendukung yang perlu diunggah untuk melengkapi permohonan diantaranya:

invoice dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan yang memuat keterangan nama penjual, nama pembeli, serta jenis dan spesifikasi BKP yang tergolong mewah, dalam hal menerima penyerahan BKP.
Dokumen yang menunjukkan kegiatan usaha angkutan udara atau usaha angkutan umum di perairan berupa nomor izin berusaha dan sertifikat standar yang telah diverifikasi, untuk impor pesawat udara untuk kepentingan negara atau kapal/yacht untuk kepentingan umum.
Dokumen yang menunjukkan kegiatan usaha pariwisata berupa nomor izin berusaha dan sertifikat standar yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, untuk impor yacht untuk usaha pariwisata.
Selain itu, memenuhi ketentuan di atas Wajib Pajak juga harus tidak memiliki utang pajak kecuali Wajib Pajak mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak serta telah menyampaikan SPT PPh 2 Tahun Pajak terakhir dan SPT Masa PPN 3 Masa Pajak terakhir.
Categories: Summary Peraturan

Artikel Terkait