Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda atas tunggakan pajak sekaligus pemberian insentif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto, menegaskan bahwa program ini bersifat terbatas dan tidak berlaku sepanjang tahun. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan periode insentif yang telah ditetapkan.
“Pemprov telah menetapkan kebijakan pemutihan PKB yang akan dimulai pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda,” sebut Mian di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB. Program ini juga diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa terbebani sanksi administratif.
Selain pemutihan, pemerintah juga memberikan potongan sebesar 50% untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II), baik untuk kendaraan dari dalam maupun luar daerah. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan balik nama kendaraan sekaligus memperbaiki akurasi data kepemilikan.
Menutup rangkaian sosialisasi tersebut, Mian mendorong agar seluruh masyarakat dapat segera memanfaatkan program tersebut. Ia menegaskan bahwa pemutihan pajak merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kami mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program ini sebelum batas waktu berakhir,” tutupnya.
