Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya Bagi Industri Tertentu (Perusahaan Asuransi)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Usaha asuransi hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO), Koperasi, Usaha Bersama (Mutual). Secara tidak langsung, maka usaha asuransi wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan prinsip self assessment system. Perusahaan asuransi memiliki risiko tinggi yang penuh ketidakpastian bagi kelangsungan usahanya, hal ini dikarenakan perusahaan asuransi harus menanggung risiko yang cukup besar dari pemegang polis yang telah mengalihkan risikonya dengan membayar premi secara rutin ke perusahaan asuransi. Risiko terkait gagal klaim mungkin saja dapat terjadi bila tidak terdapat kemampuan pembayaran klaim dalam jumlah yang besar dan dalam waktu bersamaan kepada puluhan, ratusan bahkan ribuan pemegang polis. Atas dasar ketidakpastian dan risiko usaha yang dijalankan tersebut, pemerintah melalui ketentuan pajak yang dikeluarkan mengakomodir hal terkait dengan diperbolehkannya perusahaan asuransi untuk melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

II.    Pembahasan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dikatakan “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

Cadangan Premi Tanggungan Sendiri Untuk Perusahaan Asuransi Kerugian
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa:

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan perusahaan asuransi kerugian pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang diterima lebih dahulu. Oleh karena itu penghasilan yang diterima terlebih dahulu tersebut baru akan menjadi objek PPh pada tahun pajak berikutnya.

Contoh Kasus – Asuransi Kerugian atas Cadangan Premi
PT X merupakan perusahaan asuransi yang pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 memiliki data asuransi sebagai berikut:

Cadangan Klaim Tanggungan Sendiri Untuk Perusahaan Asuransi Kerugian
Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa :

Berdasarkan pasal 13 tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri dapat dibebankan seluruhnya yaitu 100% (seratus persen) dari:

Sedangkan, untuk perlakuan atas selisih antara cadangan dan realisasi jumlah klaim tanggungan sendiri diperlakukan sebagai berikut:

Untuk perkiraan besarnya cadangan klaim yang sedang dalam proses dihitung dengan memperhatikan besarnya tanggungan maksimum sesuai yang tercantum dalam perjanjian polis.

Contoh Kasus – Asuransi Kerugian atas Cadangan Klaim
Perusahaan asuransi PT. A secara komersial pada akhir tahun 2015 membentuk dana cadangan klaim sebesar Rp 40.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut :

Berdasarkan kasus diatas maka perusahaan asuransi PT. A hanya dapat membebankan cadangan klaim tahun 2015 sebagai biaya yaitu sebesar:

Namun jika pada tahun pajak 2016 klaim yang sebenarnya dibayar oleh PT A sebesar Rp 20.000.000.000, maka kelebihan dana sebesar Rp 7.000.000.000 diperhitungkan sebagai penghasilan yang merupakan objek PPh.

Cadangan Premi untuk Perusahaan Asuransi Jiwa
Besarnya saldo cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa setiap tahun harus dihitung oleh aktuaris dan harus mendapat pengesahaan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah kenaikan jumlah saldo dibandingkan dengan saldo awal cadangan premi tahun yang bersangkutan. Atas saldo cadangan premi setiap tahun. Perusahaan asuransi harus memperhitungkan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo atau karena meninggalnya tertanggung pada tahun yang bersangkutan, dan pembayaran klaim tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

Contoh Kasus Asuransi Jiwa atas Cadangan Premi dan Pembayaran Klaim
Berdasarkan penghitungan aktuaris besarnya cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa PT ABC Asuransi :

Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

III.    Penutup

Secara prinsip biaya berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Namun, terdapat beberapa badan usaha tertentu yang kegiatan usahanya diperbolehkan untuk membebankan biaya cadangan tersebut dalam menghitung penghasilan kena pajak, diantaranya perusahaan asuransi, dimana dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang meliputi cadangan premi dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian , serta cadangan premi dan pembayaran klaim untuk perusahaan asuransi jiwa.

IV.    Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.