Potongan Pajak Upah Pelipatan Surat Suara

Pasal 1

“Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sampai dengan jumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.”

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal:

1. penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan; atau
2. penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah yang diterima/diperoleh Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas dibagi menjadi 2 hal tergantung cara pembayarannya yaitu upah yang dibayarkan bulanan dan upah yang dibayarkan selain bulanan yaitu upah harian/mingguan/satuan/borongan.
2. Untuk upah yang dibayarkan bulanan, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.
3. Upah harian/mingguan/satuan/borongan, PPh 21 dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Kemudian atas rata-rata penghasilan sehari, PPh Pasal 21 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
   

   Penghasilan Sehari	Penghasilan Kumulatif Sebulan	Tarif dan DPP
   < Rp450.000	< Rp4.500.000	Tidak dilakukan pemotongan PPh 21
   > Rp450.000	< Rp4.500.000	5% x (Upah – Rp450.000)
   > Rp450.000 < Rp450.000	> Rp4.500.000	5% x (Upah – PTKP/360)
   > Rp450.000 < Rp450.000	> Rp10.200.000	Tarif Pasal 17 x Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan

Upah Harian
Indro Saputro dengan status belum menikah dan tidak ber-NPWP pada bulan Februari 2019 bekerja sebagai pelipat suara pada KPUD Banyuwangi. Ia bekerja selama 28 hari dan menerima upah harian sebesar Rp100.000,00.

Sampai dengan hari ke-28, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Upah Satuan
Siti Katalis (belum menikah dan ber-NPWP) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai pelipat surat suara pada KPUD Solo. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp75,00 per kertas surat suara dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 50.000 kertas surat suara dengan upah Rp3.750.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :
Upah sehari adalah
Rp3.750.000,00 : 6 = Rp 625.000,00

Upah di atas Rp450.000,00 sehari
Rp625.000,00 – Rp450.000,00 = Rp175.000,00

Upah seminggu terutang pajak
6 x Rp175.000,00 = Rp1.050.000,00

PPh Pasal 21
5% x Rp1.050.000,00= Rp52.500,00 (Mingguan)

Upah Borongan
Ikhwanubbin (ber-NPWP) ditugaskan oleh KPUD Lampung untuk mengerjakan pelipatan surat suara dengan upah borongan sebesar Rp1.950.000,00. Pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Ikhwanubbin dalam 3 hari.

PPh Pasal 21 = 5% x Rp600.000,00 = Rp30.000,00

DISCLAIMER

Informasi yang terdapat dalam kutipan forum yang disiapkan oleh Tim Redaksi Ortax adalah bukan merupakan saran atau nasihat terkait konsultasi perpajakan atau konsultasi apa pun dan hanya dapat digunakan untuk tujuan informasi. Ortax tidak bertanggungjawab atas kesalahan dan keterlambatan dalam memperbaharui informasi, serta kerugian yang dapat timbul akibat penggunaan data dan/atau informasi yang terdapat dalam kutipan forum.