PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kini Diskon 50%

Kabar baiknya, sekarang tarif PPh Final tersebut didiskon oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016 sebesar 50%, atau menjadi 2,5% dari 5%. Bagi para pemburu diskon tentu saja hal ini menjadi kabar yang menggembirakan. Dengan peraturan tersebut penjual tanah dan/atau bangunan bisa berhemat 50% dari biaya yang seharusnya dikeluarkan.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya pada dasarnya bertujuan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. PP nomor 34 tahun 2016 menggantikan PP nomor 48 tahun 1994 yang telah diubah terakhir dengan PP nomor 71 tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
    

Objek dan Subjek Pajak
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

Tarif PPh
Tarif PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan rumah sederhana dan rumah susun sederhana adalah:

Saat Terutang, Pembayaran dan Jatuh Temponya

Tidak Dikenai PPh Final
Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan adalah:

1. Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan denga jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan kepada badan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;
5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
7. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

Pembebasan tersebut diberikan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Kewajiban Menyampaikan Laporan Kepada DJP
Beberapa pihak di bawah ini wajib menyampaikan laporan kepada DJP:

Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak menyampaikan laporan kepada DJP maka dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Lain
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah apabila permohonannya dilengkapi dengan SSP atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP kecuali permohonan yang ketentuan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya dibebaskan dari pengenaan PPh.

Contoh 1
PT Widya Propertindo menjual 1 (satu) unit rumah dengan tipe 45/150 kepada ibu Dian seharga Rp580.000.000,-. Ibu Dian membayar uang muka sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 21 Agustus 2016 dan selisihnya akan diangsur sebesar Rp40.000.000,- sebulan selama 1 (satu) tahun ke depan yang dibayar setiap tanggal 25 mulai bulan September 2016. Maka atas transaksi ini, meskipun belum dilakukan penandatanganan akta jual beli tetap terutang PPh Final sebesar 2,5% pada saat diterimanya uang muka atau angsuran sebagai berikut:

Contoh 2
Odik Wijaya membeli 1 unit rumah dari developer PT Bali Griya Persada seharga Rp500.000.000,00 secara tunai. Antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Odik Wijaya sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Bali Griya Persada. Sebelum dilakukan AJB antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya, rumah tersebut oleh Odik Wijaya dijual kepada Indra Adi, sehingga akibat transaksi tersebut nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Indra Adi sebagai pembeli.
Dalam kasus ini Odik Wijaya harus membayar PPh Final sebesar 2,5% dari nilai pengalihan.