Redaksi Ortax
20 Mei 2025
Prabowo Subianto meminta Bimo Wijayanto untuk bergabung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia disebut-sebut akan menduduki posisi strategis sebagai Direktur Jenderal Pajak (DJP).
Kabar ini dikonfirmasi setelah Bimo Wijayanto mengunjungi Istana Kepresidenan untuk bertemu langsung dengan Prabowo Subianto. “Saya diberikan mandat, nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu,” ungkap Bimo (Selasa, 20/05/2025).
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa ia mendapat instruksi untuk memperkuat pengamanan penerimaan negara. Bimo juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat perbaikan sistem inti administrasi perpajakan guna meningkatkan kepastian layanan bagi wajib pajak.
“Beliau menegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen, untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” jelasnya.
Bimo Wijayanto, merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan rekam jejak pendidikan yang mumpuni. Ia meraih gelar S-1 dari UGM, S-2 dari University of Queensland, Australia, dan gelar Ph.D. di bidang Ekonomi dari University of Canberra, Australia.
Sebelumnya, Bimo Wijayanto menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tak hanya itu, Bimo tercatat pernah berkarier sebagai pegawai DJP Kemenkeu dari tahun 2003 hingga 2010. Jabatan terakhirnya di DJP adalah Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi pada Subdirektorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kemenkeu.
Selain dirinya, Prabowo juga menunjuk Letjen Djaka Budi Utama untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penunjukan Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi Utama ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan reformasi yang signifikan di tubuh DJP dan DJBC.
Categories:
Tax Alert