
Atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong, perusahaan wajib untuk menyetorkan PPh Pasal 21 ke kas negara. Sebelum melakukan penyetoran, perusahaan wajib membuat kode billing pada e-Billing Pajak dengan mengisi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE). Wajib Pajak perlu memastikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang tepat agar terhindar dari kesalahan mengingat terdapat berbagai jenis setoran PPh Pasal 21. Kesalahan setor dapat mengakibatkan adanya surat klarifikasi atau himbauan dari Kantor Pajak.
Berikut ini adalah daftar KAP dan KJS terkait penyetoran PPh Pasal 21.
KAP | KJS | Jenis Setoran |
---|---|---|
411121 | 100 | Masa PPh Pasal 21 |
411121 | 199 | Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPh Pasal 21 |
411121 | 200 | Tahunan PPh Pasal 21 |
411121 | 300 | STP PPh Pasal 21 |
411121 | 310 | SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Pasal 21 |
411121 | 311 | SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon |
411121 | 320 | SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Pasal 21 |
411121 | 321 | SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon |
411121 | 390 | Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali |
411121 | 401 | PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon |
411121 | 402 | PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya. |
411121 | 500 | PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran |
411121 | 501 | PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana |
411121 | 510 | Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 |
411121 | 511 | Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan |