Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Light

Dark

Konsep Pemotongan PPh 21

Unsur-unsur Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Penghitungan PPh 21 Non Pegawai Tetap

Pembayaran dan Pelaporan PPh 21

Topik Terkait Lainnya

Tax Learning

Mengenal Kode Jenis Setoran dalam Pembuatan Kode Billing PPh Pasal 21

Q: Konsep Pemotongan PPh 21

Definisi PPh Pasal 21/26 Pemotong PPh Pasal 21 Bukan Pemotong PPh Pasal 21 Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21 Pihak yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 Non Objek PPh Pasal 21 Saat Terutang PPh Pasal 21

Q: Unsur-unsur Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Penghasilan Teratur & Penghasilan Tidak Teratur BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun Iuran Pensiun dan Premi Asuransi Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Pasal 17

Q: Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Pegawai Tetap yang Masuk dari Awal Tahun Pegawai Tetap yang Masuk di Pertengahan Tahun Pegawai Tetap yang Keluar (Resign) Pegawai Tetap yang Pindah Cabang Pegawai Tetap yang Meninggal Dunia Pegawai Tetap Ekspatriat Pegawai Tetap yang Menerima THR/Bonus Pegawai Tetap yang Menerima Uang Pesangon

Q: Penghitungan PPh 21 Non Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas Tenaga Ahli Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan Bukan Pegawai Berkesinambungan Peserta Kegiatan Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas

ortax.org

12 June 2021

bacaan 2 Menit

Favorite

Atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong, perusahaan wajib untuk menyetorkan PPh Pasal 21 ke kas negara. Sebelum melakukan penyetoran, perusahaan wajib membuat kode billing pada e-Billing Pajak dengan mengisi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE). Wajib Pajak perlu memastikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang tepat agar terhindar dari kesalahan mengingat terdapat berbagai jenis setoran PPh Pasal 21. Kesalahan setor dapat mengakibatkan adanya surat klarifikasi atau himbauan dari Kantor Pajak.

Berikut ini adalah daftar KAP dan KJS terkait penyetoran PPh Pasal 21.

KAP	KJS	Jenis Setoran
411121	100	Masa PPh Pasal 21
411121	199	Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPh Pasal 21
411121	200	Tahunan PPh Pasal 21
411121	300	STP PPh Pasal 21
411121	310	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Pasal 21
411121	311	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
411121	320	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Pasal 21
411121	321	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
411121	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
411121	401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
411121	402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.
411121	500	PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran
411121	501	PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana
411121	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21
411121	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan