Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Menteri Perdagangan Budi Susanto membantah informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) akan membuat pedagang usaha online dikenai kewajiban pajak. Ia menegaskan, kewajiban NIB yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag 19/2026) merupakan legalitas usaha dan tidak berkaitan dengan aspek perpajakan.
"NIB sebenarnya hanya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak," tegas Budi (Selasa, 23/06/2026).
Budi menjelaskan bahwa NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha karena memberikan sejumlah manfaat untuk pengembangan bisnis. Salah satu manfaat utamanya adalah kemudahan dalam mengakses layanan pembiayaan dari lembaga keuangan.
Selain mempermudah akses modal, NIB juga menjadi indikator bahwa usaha yang dijalankan benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini secara langsung akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha yang berjualan melalui platform e-commerce.
"Salah satunya kepercayaan yang ditanamkan oleh konsumen kepada seller itu legalitas. Kalau dia punya legalitas, berarti benar usahanya," jelas Budi.
Terkait penerapannya, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban pendaftaran NIB secara bertahap. Bagi pedagang yang baru memulai kegiatan usaha diberikan waktu 6 bulan untuk mengurus NIB, sedangkan pedagang yang telah lama beroperasi mendapat kelonggaran hingga 18 bulan.
Budi mengingatkan bahwa pengurusan NIB sepenuhnya gratis dan dapat dilakukan secara online. Apabila pedagang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan hingga izin tersebut berhasil diterbitkan.
Panduan pembuatan NIB bagi pelaku usaha melalui sistem OSS sebagai bukti legalitas usaha dapat Anda lihat pada artikel berikut ini: Panduan Pembuatan NIB Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem OSS.
