pph pasal 4 ayat 2 jasa kontruksi

Ok master, noted…….Thanks pencerahannya.

Dear rekan Begawan, untuk menghitung penghasilan kena pajak di SPT Tahunan maka penghasilan yang telah dikenakan PPh Final akan dikoreksi negative (tidak dikenakan pajak di akhir tahun) . Untuk kasus di atas maka yang dikoreksi negative sebesar 450 (500-50) ataukah 360 (400-40) ?

500

gak usah,dan gak perlu

Oya Selamat buat Rickyvarian, topic rekan terpilih Sebagai Thread Pilihan di ortax..

bos, Ini maap saya juga agak bingung, waktu setor pemotongan pph tsb nya deskripsinya apa perlu di jelasin : pemotongan pph final atas jasa konstruksi si kontraktor anu ?

Trus mengenai ssp, masanya diisi pas Des akhir tahun , atau kita isi bulan terjadinya transaksi ? Trims.

mohon bantuan para senior…
perusahaan kami di bidang jasa konstruksi dan pengadaan. peredaran kami ada yg sdh dipotong pph final pasal 4(2), ada yg dipotong pph pasl 22.
cara menghitunga pph sy pisahkan antara peredaran final dan tidak final.
utk hasil penghitungan penghasilan tdk final, sy kompensasikan dg bukti potong pph pasal 22.
oleh petugas kpp, penghitungan penghasilan sy dinyatakan salah. katanya berdasar SE-66/PJ/2010 peredaran tetap dihitung keseluruhannya, baik final atau belum final, lalu dibandingkan dg laba belum final.
pertanyaan saya : bukankah dg demikian, peredaran yg sdh dipotong pph final 4(2) tsb dihitung kembali pajak penghasilannya ?
mohon pencerahannya….. terima kasih

saya sependapat dengan fiskus, untuk pemanfaatan pasal 31E sepertinya peredaran dilihat secara keseluruhan dan tidak berdasarkan jenis pendapatannya, dan menurut saya tidak ada pengenaan pajak berganda dalam kasus ini, karena ini murni kebijakan untuk menentukan tarif yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung pph terutang. CMIIW

coba pelajari di lampiran SE-66/PJ/2010 itu sudah sangat jelas contohnya..

setuju banget dgn kalimat ini..
jd yang saya yang pembeli bukan qt sebagai penjual 🙂

kepd Anielsol dan iszcall..
ya seblm sy cetuskan ke forum, sdh sy pelajari SE66/PJ/2010 beserta contoh penghitungan. hanya saja, rumus ini tidak logik. kenapa peredaran yg sdh final msh diperhitungkan lg.
kita sebentar lg masuk era MEA. dimana bakal banyak orang asing yg berkontribusi di negeri kita. pasti jd pertanyaan besar jika diterapkan.
mohon tanggapan senior ****
terima kasih

para master ortax,, perihal nama dalam ssp perihal di setor sendiri oleh penyedia jasa, nama dalam ssp apakah ada peraturan yang menyatakan nama lawan transaksi,,

pelaporan berikan tanggungjawabnya ke PT B apabila lawan transaksi tidak melaporkan
apakah sebaiknya kita, yang melakukan semuanya atas nama, dalam ssp dan melaporkan Pajaknya,,,ke kpp

saya baru tau kalo si wp bisa nyetor sendiri pphx kalo si lawan transaksix badan.

saya sependapat dengan master sekalian, mari kita pahami bersama bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) adalah objek PPh Potong artinya, tata cara pengenaan pajaknya dengan cara dipotong/disetoran kenegara melalui pemotong (biasanya pengguna jasa). tapi dalam hal lain sebagai diatur dalam PP Nomor 51 tahun 2008 Pasal 5 huruf b yang berbunyi " disetor sendiri dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong". artinya kita sebagai penyedia jasa yang bertransaksi dengan bukan pemotong dalam hal kasus ini, sekali lagi dapat menyetorkan sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang.

Mohon bantuan nya pak
Apakah Jasa engineering yang dikerjakan di luar negeri untuk project yang di Indonesia, dengan lama pengerjaan melebihi 6 bulan apakah terhutang Pph pasal 26 ……?

Jawaban sangat saya nantikan dan atas bantuannya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
M. Usman