Foto: Hubungan Masyarakat BPPDRD Kota Balikpapan.
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan terus memperkuat pengawasan penyelenggaraan reklame dengan memperbarui data reklame yang masa izinnya telah berakhir. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan reklame yang lebih tertib, sekaligus mendukung penataan ruang kota agar tetap rapi, aman, dan nyaman dipandang.
Idham Mustari, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, mengatakan bahwa validasi data menjadi tahapan penting sebelum tindakan penertiban di lapangan dilakukan. Saat ini, BPPDRD tengah berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk memetakan titik-titik reklame bermasalah tersebut.
"Kami sedang meminta data hasil penyisiran reklame-reklame yang izinnya sudah habis. Untuk datanya berada di dinas yang menangani perizinan," jelas Idham (Senin, 29/06/2026).
Lebih lanjut, Idham mengungkapkan bahwa saat ini progres penataan reklame di Balikpapan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Penindakan pada tahap sebelumnya difokuskan pada jenis-jenis reklame tertentu yang dinilai melanggar aturan. "Sudah 70 persen kalau reklame. Penertiban yang kami lakukan kemarin terutama terhadap reklame rokok dan reklame yang tidak berizin," imbuh Idham.
Dengan data serta informasi yang akurat, pemerintah dapat memastikan penegakan aturan berjalan adil sekaligus memberi kesempatan kepada pemilik reklame untuk segera memenuhi kewajiban administrasinya. Penindakan juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor reklame, yang menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
"Kami berharap seluruh penyelenggara reklame mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, penataan reklame di Balikpapan dapat berjalan lebih optimal sehingga mendukung terciptanya kota yang tertib, indah, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah," tutup Idham.
