Pemerintah Australia resmi mengumumkan draf rancangan undang-undang baru yang akan mengenakan pajak sebesar 2,25% dari pendapatan lokal perusahaan seperti Meta, Google, dan Tiktok. Rancangan aturan yang diumumkan pada hari Selasa 28 April ini dibuat sebagai dorongan finansial agar platform digital ikut berkontribusi untuk jurnalisme lokal Australia. Aturan perpajakan ini rencananya akan segera diajukan ke parlemen dan diharapkan mulai ditaati oleh perusahaan-perusahaan teknologi tersebut pada bulan Juli mendatang.
Langkah ini diambil karena pemerintah menilai masyarakat lebih sering mengakses informasi dari platform digital, sementara perusahaan teknologi seperti Meta, Google dan Tiktok meraup keuntungan tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pembuat berita. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menegaskan bahwa karya jurnalistik membutuhkan banyak tenaga dan tidak seharusnya diambil begitu saja oleh perusahaan multinasional.
Namun, perusahaan teknologi dapat mengurangi atau menghindari pajak tersebut dengan membuat kesepakatan komersial untuk membayar para jurnalis lokal secara langsung. Pemerintah memperkirakan bahwa rancangan kebijakan ini dapat mengumpulkan dana mencapai 200 juta Dolar Australia (AUD) hingga 250 juta AUD setiap tahunnya.
Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, menjelaskan bahwa pendapatan dari pungutan pajak ini akan didistribusikan ke organisasi-organisasi berita berdasarkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan. Meski menargetkan perusahaan teknologi seperti penyedia layanan media sosial dan search engine, rancangan aturan ini nantinya akan mengecualikan platform artificial intelligence (AI).
Rencana ini langsung mendapat penolakan keras dari pihak perusahaan teknologi yang menjadi target kebijakan. Pihak Meta menolak gagasan bahwa mereka mengambil konten berita dan menilai aturan ini pada akhirnya akan menciptakan industri berita yang bergantung pada skema subsidi yang dikelola pemerintah.
Serupa dengan Meta, pihak Google juga menolak rencana ini dengan alasan bahwa mereka telah memiliki perjanjian komersial dengan industri berita, serta melontarkan kritik terkait pengecualian untuk platform AI yang dianggap sewenang-wenang.
Meskipun mendapatkan penolakan dari perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS), Pemerintah Australia tetap teguh pada rencana implementasi pajak ini. Albanese menegaskan bahwa pemerintahannya tidak gentar dengan potensi tekanan dari luar negeri karena investasi dalam dunia jurnalisme dipandang sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. "Kami adalah negara berdaulat, dan pemerintah saya akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional Australia," ujarnya Selasa (28/4/2026).
