Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global, termasuk potensi optimalisasi penerimaan negara dari lalu lintas maritim internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Simposium PT SMI 2026 bertajuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur pada (Rabu, 23/04/2026).
Dalam forum tersebut, Purbaya mengemukakan wacana pengenaan biaya atau tarif terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi perairan Selat Malaka. Lewat paparannya, Purbaya membandingkan situasi Selat Malaka dengan kebijakan yang dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz.
“Saat ini Iran telah mengenakan biaya terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Apabila skema serupa diterapkan dan dibagi di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk Selat Malaka, hal tersebut berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Terlebih, porsi jalur Indonesia merupakan yang terbesar dan terpanjang,” jelas Purbaya.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa wacana pengenaan biaya di Selat Malaka belum dapat diimplementasikan secara langsung. Ia menyampaikan bahwa gagasan tersebut dimaksudkan sebagai landasan awal agar pemerintah dan bangsa Indonesia tidak lagi bersikap defensif dalam mengelola kekayaan serta potensi nasional.
Sebaliknya, Purbaya mendorong pendekatan yang lebih proaktif dan terukur untuk memanfaatkan posisi strategis Indonesia. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara pinggiran, melainkan berada pada pusat jalur strategis global.
“Dengan seluruh kekayaan yang kita miliki, kita tidak boleh lagi berpikir defensif. Kita harus mulai mengambil langkah yang lebih ofensif, namun tetap terukur. Melalui pendekatan tersebut, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sekaligus menjaga kredibilitas fiskal," tegas Purbaya.
Selain strategi tersebut, Purbaya juga menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan rasio utang serta memperkuat pengumpulan pajak (tax collection). Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai wacana, termasuk pengenaan tarif terhadap kapal di jalur strategis internasional, merupakan bagian dari pendekatan kebijakan yang inovatif dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
