Foto: Hubungan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi Pajak Reklame pada perusahaan gadai swasta dan mendorong pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan ke perbankan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Ridzky Ridznurdin, Kepala Bapenda Kabupaten Garut, menjelaskan bahwa sektor usaha pegadaian masih memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame. "Bapenda akan memperkuat pengawasan sekaligus membangun sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait agar kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah semakin meningkat," jelas Ridzky.
Dalam upaya memperluas basis kepatuhan pajak daerah, Bapenda juga mendorong perbankan untuk berperan aktif melalui proses pembiayaan. Salah satu langkah yang diusulkan ialah memastikan pelaku usaha yang mengajukan kredit telah memiliki NPWPD sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan.
Menurut Ridzky, keterlibatan perbankan diharapkan tidak hanya mendukung penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban pajak daerah. Dengan persyaratan tersebut, kepemilikan NPWPD diharapkan semakin meningkat sehingga dapat memperluas basis wajib pajak daerah sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Sebagai informasi, upaya sebagaimana dimaksud tersebut merupakan agenda pembahasan dalam Rapat Koordinasi Intensifikasi Pajak Daerah yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan perusahaan pegadaian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Garut dan sektor jasa keuangan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
