Wacana penahanan restitusi pajak mendapat respons dari pelaku usaha di sektor pertambangan. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk melakukan audit restitusi pajak di sektor Sumber Daya Alam (SDA), terkhusus untuk industri batu bara. Asosiasi Pertambangan Indonesia-Indonesian Mining Association (API-IMA) meminta pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan tersebut.
API-IMA menilai wacana ini berisiko mengganggu stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan. Kepastian hukum terkait hak wajib pajak dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga tingkat kepercayaan investor. Jika restitusi pajak dihentikan, iklim investasi yang selama ini dibangun dikhawatirkan akan menurun dan berdampak buruk pada ekonomi secara luas.
Menanggapi wacana tersebut, Direktur Eksekutif IMA-API Sari Esayanti menegaskan bahwa mekanisme perpajakan yang ada saat ini sebenarnya sudah berjalan secara proporsional. Ia meminta agar pemerintah berhati-hati sebelum mengambil keputusan perombakan aturan.
Kekhawatiran serupa turut diungkapkan oleh perwakilan dari lintas sektor industri lainnya. Kelancaran operasional perusahaan dinilai sangat bergantung pada perputaran uang yang sehat, yang salah satunya ditopang oleh kelancaran sistem pengembalian pajak ini
"Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujarnya Senin (13/4/2026).
Rencana penahanan restitusi awalnya digulirkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan fiskal negara. Langkah ini diusulkan sebagai alternatif untuk mengamankan penerimaan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi. Misbakhun mengungkapkan bahwa penahanan restitusi pajak berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara hingga mencapai Rp500 triliun.
Menghadapi rencana ini, API-IMA mendorong pemerintah untuk tetap mengedepankan kolaborasi dengan dunia usaha dan bersikap hati-hati dengan meninjau kembali penahanan restitusi pajak. Pelaku usaha berharap setiap kebijakan dikaji secara matang agar tujuan memperkuat penerimaan negara dapat tercapai tanpa harus mengorbankan iklim usaha yang kondusif.
