Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan penerimaan negara sebesar Rp825,28 miliar dari rangkaian penertiban kepatuhan pajak di sektor industri besi dan baja. Langkah intensif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menaruh perhatian khusus terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di sektor tersebut. Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mencatat terdapat 40 perusahaan dalam industri baja yang menjadi target pendalaman kepatuhan oleh otoritas perpajakan.
Pengawasan kepada WP
Berdasarkan data hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 38 wajib pajak di sektor besi dan baja telah masuk ke dalam berbagai tahapan proses hukum. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penanganan terhadap sektor ini tidak hanya terbatas pada tahapan pemeriksaan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penegakan hukum. Penanganan ini disesuaikan secara objektif dengan tingkat risiko serta karakteristik masing-masing perusahaan.
Dari 38 wajib pajak yang sedang ditindak, DJP membagi proses penanganan ke dalam beberapa tahapan administratif dan hukum. Saat ini, sebanyak 14 wajib pajak berada dalam tahap case building, 8 wajib pajak dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, 3 wajib pajak dalam tahap pengawasan, dan 1 usulan pemeriksaan bukti permulaan telah disetujui.
Sementara itu, pemeriksaan bukti permulaan untuk 12 wajib pajak lainnya dinyatakan telah selesai, dengan rincian 11 wajib pajak memilih untuk menghentikan kasus dengan mengungkapkan ketidakbenaran serta membayar denda, sedangkan 1 wajib pajak diusulkan untuk naik ke tahap penyidikan tindak pidana.
Rincian Penerimaan
Penerimaan sebesar Rp825,28 miliar tersebut merupakan hasil kombinasi dari penanganan wajib pajak beserta penelusuran transaksi mereka. Sebanyak Rp326,60 miliar bersumber langsung dari penanganan 38 wajib pajak utama melalui mekanisme pengungkapan ketidakbenaran, serta fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
Selain itu, DJP melakukan pengembangan lebih lanjut dengan menelusuri transaksi terhadap 485 wajib pajak yang menjadi lawan transaksi, yang berhasil menyumbang penerimaan sebesar Rp380,50 miliar. DJP juga mencatatkan penerimaan tambahan sebesar Rp118,18 miliar dari pemeriksaan bukti permulaan terhadap 20 wajib pajak lain di sektor yang sama.
Modus Ketidakpatuhan
Dalam proses ini, DJP mengidentifikasi sejumlah modus ketidakpatuhan yang kerap dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Beberapa pola pelanggaran yang ditemukan meliputi penjualan yang sengaja tidak dilaporkan dan tidak disertai penerbitan faktur pajak, sehingga tidak dipungut PPN. Selain itu, ditemukan penggunaan rekening atas nama pihak lain (nominee) sehingga aliran dana tidak terdeteksi dalam pembukuan, transaksi langsung antara pelanggan dan pemasok dengan memposisikan wajib pajak hanya sebagai perantara, hingga penggunaan faktur pajak fiktif untuk mengklaim pengkreditan pajak.
Menanggapi hal tersebut, Bimo menegaskan bahwa pelaku usaha yang patuh berhak mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan yang optimal sehingga tidak kalah bersaing dengan pihak yang melakukan praktik curang.
"Prinsipnya, wajib pajak yang patuh harus memperoleh pelayanan dan kepastian. Wajib pajak yang belum patuh kami dorong untuk memperbaiki kepatuhannya. Namun, apabila berdasarkan bukti ditemukan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan, DJP akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya Selasa (1/8/2026).
