Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan institusi negara khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dari praktik-praktik seperti penyelundupan hingga underinvoicing yang dapat menggerus penerimaan negara. Peringatan tersebut disampaikan dalam forum Presiden Prabowo Menjawab yang telah berlangsung pada Selasa, 17 Maret 2026 di Hambalang.
Dalam sesi diskusi tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak dalam negeri tumbuh positif sepanjang awal tahun 2026. Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dalam internal pemerintahan yakni kinerja penerimaan harus diikuti dengan integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Mudah-mudahan arah kinerja penerimaan yang positif ini dapat berlanjut. Dengan upaya pembersihan di lingkungan DJP, kami pastikan akan ada peningkatan. Ke depannya, DJBC juga harus dibenahi, dan pada prinsipnya seluruh institusi negara perlu dibersihkan,” tegas Prabowo dalam forum yang dihadiri oleh sejumlah pakar dan jurnalis tersebut.
Sejalan dengan diskusi tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya akan terus melakukan evaluasi dan menindak tegas tanpa kompromi kepada seluruh jajaran di setiap lembaga pemerintahan, yakni dengan menginstruksikan para menteri serta jajaran di bawahnya untuk secara sadar membersihkan diri dari praktik-praktik menyimpang. "Bersihkan dirimu, atau kamu nanti akan dibersihkan," ucap Presiden sembari memperingatkan.
Dalam penutupnya, Prabowo juga mengingatkan kepada para pejabat di institusi selain DJP dan DJBC untuk segera melakukan "bersih-bersih". Lebih lanjut, Prabowo juga membuktikan ketegasannya tersebut dengan mencontohkan penindakan tegas terhadap pejabat yang terbukti membuat penyimpangan.
“Bagi siapapun, termasuk dirjen-dirjen yang terbukti melakukan pelanggaran, akan langsung ditindak dengan cara diberhentikan. Sebagaimana Anda ketahui, Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo dikenal sebagai individu yang tegas dan tidak memberi ruang bagi penyimpangan. Terakhir beliau mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan dua pejabat eselon I yang bermasalah," tutup Prabowo.
