Pemerintah membuka kemungkinan penerapan instrumen perpajakan baru pada 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027 (RAPBN 2027) pada Jumat (14/8/2026). Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Penerapan pajak baru akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu bertahan pada level 6%.
"Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%. Triwulan pertama bisa 6% lagi, lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru," ujarnya.
Wacana penerapan pajak baru tersebut sejalan dengan target penerimaan pajak yang lebih tinggi dalam RAPBN 2027. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak murni sebesar Rp2.591,4 triliun pada tahun depan, lebih tinggi 12,1% dibandingkan dengan proyeksi akhir 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.
Secara makroekonomi, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, atau tumbuh 6,8% dibandingkan dengan perkiraan realisasi 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun. Meski target penerimaan tersebut meningkat, pemerintah menegaskan bahwa penerapan pajak baru bukan menjadi satu-satunya strategi untuk mencapainya. Pemerintah juga akan berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis perpajakan yang masih memiliki potensi penerimaan.
Selain mengkaji opsi penerapan pajak baru, pemerintah juga menyiapkan penataan regulasi di sektor cukai. Salah satu rencana yang dibahas adalah penerapan layer baru pada cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun ini. Kebijakan tersebut dijadwalkan dibahas bersama DPR setelah pertengahan Agustus. Purbaya menjelaskan bahwa penambahan kategori tarif cukai tersebut diarahkan untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mendorong produsen untuk beralih ke jalur produksi dan distribusi yang legal.
