Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik delapan pejabat baru eselon II dan eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta ini merupakan bentuk lanjutan dari langkah tegas yang diambil Menkeu sebelumnya, yaitu mencopot dua pejabat DJP karena pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.
Purbaya menjelaskan bahwa mutasi adalah hal yang wajar agar roda organisasi terus bergerak dinamis dan tidak menjadi kaku. Langkah ini tidak lepas dari rentetan masalah terkait pencairan dana restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali dengan baik. Sebelum melakukan pelantikan, Menkeu telah menelusuri lima orang pejabat dengan kewenangan tertinggi dalam mengeluarkan dana restitusi pajak tersebut.
Sebagai bentuk peringatan keras kepada jajarannya agar tidak bekerja sembarangan, ia menjatuhkan sanksi pencopotan. "Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," ujarnya Selasa (12/5/2026).
Akar permasalahan tersebut bermula dari penyampaian informasi yang tidak akurat pada tahun sebelumnya. Purbaya mengungkapkan bahwa perkiraan total pencairan pajak meleset jauh dari laporan para stafnya yang awalnya menyebutkan potensinya hanya sedikit. "Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," jelas Purbaya.
Kepada 7 pejabat DJP dan 1 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang baru dilantik, Menkeu memberikan arahan khusus agar bekerja secara jujur, disiplin dan penuh kehati-hatian. Ia meminta jajaran DJP mengambil posisi yang seimbang dalam menjaga penerimaan negara tanpa mengabaikan keluhan masyarakat dan kondisi dunia usaha. "Jadi, harus kita ambil posisi yang balance, di tengah-tengah. Penerimaan negara harus dijaga, tapi caranya harus benar," ujarnya.
Purbaya mengungkapkan bahwa integritas menjadi hal utama yang harus dijunjung tinggi oleh para pejabat yang baru dilantik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan keuangan negara semakin meningkat. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pelantikan tersebut harus menjadi momentum penguatan fungsi Kementerian Keuangan.
