Sumber: kemenkeu.go.id
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui perbaikan sistem perpajakan yang sudah berjalan, daripada menciptakan jenis pungutan pajak baru. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk mencegah pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa dengan membenahi struktur ekonomi dan menertibkan sistem pemungutan yang ada, penerimaan pajak nasional akan meningkat dengan sendirinya."Tapi yang pertama ya kami akan betulin perolehan pajak kita, betulin ekonominya, otomatis pajaknya naik,"ujarnya Senin (16/3/2026).
Sebagai bentuk implementasi dari komitmen tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah membidik berbagai praktik kecurangan pajak, salah satunya adalah modus underinvoicing. Manipulasi ini umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melaporkan nilai transaksi yang jauh lebih rendah daripada harga aslinya, semata-mata demi mengurangi beban kewajiban pajak yang harus disetorkan ke kas negara.
Melalui pemantauan yang intensif, Purbaya mengungkapkan bahwa saat ini Kemenkeu telah mendeteksi sedikitnya 10 perusahaan yang terindikasi kuat melakukan penyelewengan tersebut. "Kami deteksi perusahaan-perusahaan mana yang underinvoicing, dan jumlahnya berapa. Saya pikir upaya itu akan memperbaiki terus income kita ke depan. Saya tes 10 perusahaan, semuanya underinvoicing," ungkapnya.
Walaupun identitas dan data perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran ini sudah dikantongi oleh pemerintah, Menkeu menegaskan bahwa nilai pasti mengenai seberapa besar kerugian negara akibat manipulasi tersebut masih dalam proses penelusuran. Tindakan tegas penertiban terhadap 10 perusahaan ini diharapkan juga bisa menjadi sinyal peringatan yang kuat agar para pelaku usaha lainnya lebih patuh pada hukum perpajakan.
