Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membuka peluang bagi para profesional dan praktisi perpajakan untuk bergabung sebagai hakim di Pengadilan Pajak. Kesempatan tersebut diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-1/PHPP/2026 yang diterbitkan oleh Panitia Pusat Pengadaan Hakim Pengadilan Pajak.
Dalam pengumuman tersebut, Kemenkeu menyampaikan syarat pengalaman untuk masing-masing jalur pelamar. "Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan sekurang-kurangnya 10 tahun, atau mempunyai pengalaman sebagai hakim pada Mahkamah Agung dalam membantu menangani sengketa perpajakan sekurang-kurangnya 5 tahun," demikian bunyi pengumuman tersebut.
Selain syarat pengalaman, pelamar wajib berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 60 tahun per 31 Desember 2026, serta berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV (DIV). Pelamar juga dituntut untuk berintegritas, memahami hukum, serta mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi.
Sebagai bagian dari proses seleksi, Kemenkeu juga mewajibkan rekam jejak kepatuhan administrasi perpajakan yang baik. Pelamar wajib melampirkan bukti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk tahun pajak 2023, 2024, dan 2025.
Sementara itu, bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), diwajibkan untuk melampirkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan (LHK) selama tiga tahun terakhir. PNS juga wajib menyertakan surat usulan dari instansi asal dan dipastikan rekam jejaknya bersih dari hukuman disiplin sedang maupun berat.
Seleksi akan dilakukan secara bertahap dengan sistem gugur. Tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, seleksi substansi (tes pengetahuan perpajakan dan praktik pembuatan putusan), serta uji kelayakan dan kepatutan yang mencakup penelusuran rekam jejak, asesmen, psikotes, tes kesehatan dan kejiwaan, hingga wawancara.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id mulai 22 Juni 2026 sampai dengan 13 Juli 2026.
