Seorang pengusaha berinisial HT, yang menjabat sebagai Direktur PT TBNP sekaligus pengendali penuh PT HNP, telah diproses hukum oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II atas dugaan tindak pidana perpajakan. Penanganan hukum ini dilakukan setelah tersangka diduga memanipulasi kewajiban pajak yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp996.171.197,00.
Perkara ini berkaitan dengan aktivitas operasional kedua perusahaan milik tersangka yang beralamat di Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. PT TBNP diketahui menjalankan usaha di bidang konstruksi bangunan industri, sedangkan PT HNP bergerak di bidang perdagangan eceran bahan konstruksi.
Dugaan pelanggaran pajak tersebut berlangsung dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021. Tersangka HT diduga dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dengan isi yang tidak benar. Dalam menjalankan aksinya, HT diduga bekerja sama dengan pihak lain berinisial SH.
Saat ini proses penanganan perkara telah memasuki tahap penuntutan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkas penyidikan telah lengkap. Pada Kamis (24/9/2026), tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP Jawa Timur II bersama aparat kepolisian dan kejaksaan resmi menyerahkan tersangka HT beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Arridel Mindra mengungkapkan bahwa penanganan kasus ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam rangka menjaga keadilan perpajakan. "Kami berharap proses hukum dalam perkara ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya Senin (28/9/2026). Atas perbuatannya, HT terancam sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan hingga paling lama 6 tahun, serta denda 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang.
